Berkas kasus penggunaan dokumen palsu dalam Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018 dengan tersangka Jopinus Ramli (JR) Saragih dinyatakan sudah kadaluarsa.
“Beras kasus JR Saragih sudah kadaluarsa,” kata Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumut, Edward Kaban, Selasa (11/12).
Kasus ini sudah lama atau sebelum pelantikan Gubernur Sumatera Utara terpilih kemarin. Ia menyebutkan, sebelum dinyatakan P21 (berkas lengkap), perkara ini sudah dikembalikan ke penyidik Polda Sumut.
“Setelah kita nyatakan P21, dengan berjalannya waktu dikembalikan lagi pada kita melalui Sentra Gakumdu. Kemudian kita kembalikan lagi,” jelasnya.
Kejati Sumut kemudian mengembalikan berkas itu karena kegiatan Pilkada Sumut itu sudah selesai.
“Dan, dari hasil penelitian kita di Sentra Gakumdu, perkara ini kita kembalikan lagi karena kita menyatakan sudah kadaluarsa. Itu sesuai aturan yang ada,” ungkap Edward.
Sebelumnya, JR Saragih diduga telah menggunakan surat palsu saat mendaftar sebagai calon Gubernur Sumut ke KPU Sumut.
Tim dari Sentra Gakkumdu Sumut menindaklanjuti laporan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto, pada bagian legalisasi fotokopi ijazah SMA JR Saragih.
JR Saragih yang saat itu menjabat Bupati Simalungun itu diduga telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Kemudian, jaksa peneliti dari Kejati Sumut menyatakan berkas perkara JR Saragih yang menggunakan surat palsu sudah lengkap pada Maret 2018 lalu.