digtara.com – Moeldoko mengambil alis Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Ada yang berpendapat langkah itu untuk bersaing di Pilpres 2024 mendatang. Tapi sepertinya pendapat itu patut dikesampingkan. skenario besar
Dalam video berjudul ‘Apa Skenario di Belakang Demokrat’ di saluran Youtube CokroTV, yang disitat hops.id, pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando meyakini, Moeldoko bukan aktor tunggal di balik kudeta Partai Demokrat. Sehingga, asumsi yang menyebut dia hendak nyapres, bisa dipastikan tidak benar.
“Hampir pasti juga, Moeldoko bukanlah aktor tunggal. Analisis bahwa ini kerjaan Moeldoko sendirian untuk memenuhi ambisinya sebagai Capres 2024, rasanya sih lemah. Saya yakin, Moeldoko tahu dukungan rakyat terhadapnya rendah,†ujar Ade Armando, Selasa 9 Maret 2021.
“Jadi, kalau pengambilalihan Demokrat dilakukan untuk meniti peluang jadi presiden, rasanya seperti pungguk merindukan bulan,†tambahnya.
Menurut Ade, Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat untuk kepentingan lain yang lebih besar dan bersifat nonpersonal.
Skenario Partai Besar
Salah satunya, yakni untuk mengontrol partai supaya selaras dengan pihak-pihak yang merancang pergantian kekuasaan.
“Karena Partai Demokrat mungkin sekali menjadi batu sandungan bagi sebuah skenario yang sudah dirancang dua partai besar, yaitu PDIP dan Gerindra,†tegasnya.
Ade menambahkan, saat ini Prabowo Subianto dan Puan Maharani menjadi pasangan paling potensial pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun, keduanya bisa saja gagal seandainya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut dalam persaingan tersebut.
Sebab, selain PKS, Partai Demokrat kemungkinan bakal mendukung Anies untuk memenangkan kontestasi tersebut. Maka, untuk mencegah hal itu terjadi, Partai Demokrat perlu dikudeta dan diarahkan untuk berpihak pada suara-suara pemerintah.
“Bila PKS dan Demokrat bergabung, sangat mungkin mereka menarik partai-partai lain di luar duet PDIP-Gerindra. Jadi, pimpinan Demokrat diganti. Bukan untuk memperlemah, melainkan untuk mengubah haluan di pemilihan 2024,†tegasnya.
Selain itu, kata Ade, saat ini juga berkembang analisis lain, yakni Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia setuju dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi tiga periode.
“Wacana penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode ini sudah banyak dilontarkan oleh berbagai parpol. Masalahnya Partai Demokrat tidak termasuk dalam kelompok pendukung amandemen UUD 45 ini.â€
“Karena itu, menurut analisis ini, pimpinan Partai Demokrat harus diganti. Mungkinkah ini penjelasannya? Mungkin saja,†kata dia.