digtara.com – Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi cabut izin operasional Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Mulai hari ini, segala bentuk penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) ACT dihentikan.
Alasan utama pencabutan izin tersebut karena Kemensos menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan ACT.
Baca: Presiden ACT Menjawab Beberapa Tuduhan, Soal Gaji Ratusan Juta Hingga Fasilitas Mobil Mewah
Pencabutan izin itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, Selasa, kemarin.
“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Muhadjir Effendi, mengutip detikcom, Rabu (6/7/2022).
Kemarin, Kemensos juga telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan.
Pertemuan itu memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.
Kemensos mengetahui ACT mengambil 13,7 persen dari donasi setelah melakukan klarifikasi Presiden ACT lbnu Khajar.
Kemensos menilai pemotongan dana 13,7 persen itu tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen.
Kemensos juga menegaskan PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.
Atas dasar itu lah Kemensos mencabut izin PUB ACT.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Kemensos Resmi Cabut Izin Operasional ACT