digtara.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah menyurati Menteri Pertahana Prabowo Subianto terkait hasil audit terhadap pengadaan program Komponen Cadangan (KOMCAD).
Pengadaan itu dianggap menyalahi peraturan perundangan undangan.
Melihat hal tersebut, Aliansi Aktivis Kota Atau AKTA menyoroti pengadaan senilai ratusan miliar rupiah pada program Komponen Cadangan atau KOMCAD.
Kordinator Pusat AKTA, Ari Gusti Syahputra, menduga ini ada permainan di tubuh Kementerian Pertahanan yang akan menimbulkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
Apalagi kita ketahui bersama dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memiliki niatan untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini.
Maka dari itu, AKTA menduga dana tersebut bisa saja dipakai Prabowo untuk pencalonannya sebagai Presiden tahun 2024.
Bagaimana tidak, dana program KOMCAD ini belum sepenuhnya masuk dalam anggaran APBN 20222.
Terlebih lagi, sampai hari ini Kementrian Pertahanan Belum juga memberikan klarifikasi atas temuan BPK ini.
Ari meminta agar Duta KOMCAD sekaligus Youtuber Dedy Corbuzier untuk berani menceritakan kasus ini di Podcast-nya.
Hal ini agar asumsi liar terkait permasalahan ini bisa selesai dan terang benderang di tengah masyarakat.
Permasalah ini, lanjut Ari harus diungkap secara jelas.
“Jangan menghambur-hamburkan uang negara untuk kepentingan pribadi di tengah tengah resesi yang menghantui banyak Negara,” ujarnya.