digtara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui adanya masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini diketahui berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.
Dalam laporan itu, masalah pembangunaan IKN terletak pada persediaan lahan yang masih terkendala. Terutama, pada pelepasan kawasan hutan 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain.
Selain itu, manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I yang masih kurang serta harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tak terkendali.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mempertanyakan temuan BPK tersebut. Pasalnya, dirinya mengakui masalah lahan pemerintah memang tengah menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca Juga: Viral! Om Bule Sebut IKN Ibu Kota Koruptor, PUPR Ragu Lokasinya
"Ya, kan, kalo lahan sudah dijelasin kan sedang diatasi, gimana memberikan menanganinya untuk tidak merugikan masyarakat," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Danis mengakui memang adanya persoalan kurangnya pasokan material dan peralatan, yang diakibatkan dari pengangkutan. Sebab, material dikirim dari Sulawesi Tengah.
"Kemarin waktu awal-awal sempat kesulitan dengan masalah angkutannya tongkang. Tapi sampai saat ini sudah membaik suplainya. Buktinya progresnya," jelas dia.
Namun, tambah Danis, masalah kelangkaan material dan peralatan ini sudah teratasi dengan mendatangkan dari daerah lain.
"Ada sebagian saya gak begitu hafal tapi ada yang katanya ngambil dari Jawa Timur (juga)," pungkas dia.