digtara.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas) mencopot sejumlah petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah terungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap Warga Negara (WN) China yang melintas di bandara tersebut.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan bahwa pencopotan petugas dilakukan setelah pihaknya menerima informasi terkait dugaan pungli.
"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua yang ada di data (diduga pungli) dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/2).
Informasi terkait dugaan pungli ini pertama kali disampaikan oleh Kedutaan Besar China.
Agus menyebutkan bahwa nama-nama petugas yang terlibat kini tengah diperiksa dalam proses pemeriksaan internal.
"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," tambahnya.
Menteri Agus mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kedutaan China dalam melaporkan kejadian ini.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk membersihkan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dari praktik-praktik negatif yang merusak citra institusi.
"Kami terima kasih dengan informasi dari Kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi imigrasi, khususnya di pemasyarakatan," ujarnya.
Pencurahan dugaan pemerasan ini mencuat setelah beredar surat dari Kedutaan Besar China yang menyebutkan bahwa ada 44 kasus pungli yang terjadi di Bandara Soetta.
Sebagai dampaknya, sebanyak Rp 32.750.000 yang diduga hasil pungli telah dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China yang menjadi korban.
Sebagai langkah preventif, Kedubes China juga menyarankan agar pihak imigrasi memasang tanda yang menyatakan "Dilarang Memberikan Tip" di setiap pos penjagaan dalam tiga bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan China.
Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik serupa di masa yang akan datang.
Kemenimpas menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memperbaiki layanan dan menegakkan aturan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari pungli di seluruh instansi di bawah naungannya.