digtara.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting alias TOP, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Sumut.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyampaikan, selain Topan Ginting, ada empat orang lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka, sehingga total terdapat lima orang yang terlibat dalam perkara ini.
"Ada lima tersangka yang kami tetapkan dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara," ujar Asep dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Instagram KPK, Sabtu (28/6/2025).
Lima Tersangka yang Ditetapkan KPK:
- TOP – Kepala Dinas PUPR Sumut
- RES – Kepala UPTD PUPR Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara
- HEL – Pejabat Satker PJN Wilayah I Sumut, merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- KIR – Direktur PT DNG
- RAY – Direktur PT RN
KPK Sita Uang Rp 231 Juta
Dari hasil OTT, KPK menyita uang tunai Rp 231 juta, yang disebut sebagai sisa dari penarikan Rp 2 miliar yang diduga digunakan sebagai suap untuk memenangkan tender proyek jalan bagi PT DNG dan PT RN.
"Total nilai proyek yang diperebutkan mencapai Rp 231,8 miliar," ungkap Asep.
Menurut KPK, para tersangka diduga telah bersekongkol dalam proses tender, untuk memastikan PT DNG dan PT RN memenangkan proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I.
"Ini baru permulaan. Nilai proyeknya sangat besar. Tentu aliran dana dan keterlibatan pihak lain akan terus kami dalami," tambahnya.
Pasal yang Disangkakan
Tersangka TOP, RES, dan HEL dijerat dengan:
- Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001)
- Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tersangka KIR dan RAY dijerat dengan:
- Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001)
- Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penahanan 20 Hari Pertama
Kelima tersangka langsung ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 28 Juni hingga 17 Juli 2025.
Mereka ditempatkan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.