digtara.com - Satuan gabungan TNI berhasil melumpuhkan salah satu tokoh penting Organisasi Papua Merdeka (OPM), Enos Tipagau, dalam operasi militer terukur yang dilaksanakan pada Sabtu dini hari, 5 Juli 2025, di Kampung Baitapa, Distrik Baitapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Enos Tipagau diketahui menjabat sebagai Komandan Batalyon Kodap VIII Soanggama, kelompok separatis bersenjata yang terlibat dalam berbagai aksi kekerasan di wilayah Intan Jaya.
Operasi Berdasarkan Informasi Masyarakat
Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa operasi bermula dari laporan masyarakat tentang pergerakan kelompok separatis di wilayah tersebut. Aparat TNI lalu melakukan pengejaran menuju wilayah ketinggian yang diduga menjadi jalur pelarian kelompok tersebut.
"Pada pukul 07.16 WIT, prajurit TNI berhasil melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target. Enos Tipagau dinyatakan tewas di lokasi tanpa ada korban dari pihak TNI maupun warga sipil," ujar Kristomei dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
Catatan Kekerasan Enos Tipagau
Enos Tipagau disebut sebagai dalang dari sejumlah aksi teror di Intan Jaya, termasuk penembakan terhadap warga sipil—mulai dari petani, pekerja proyek, hingga tokoh agama.
Ia juga disebut memerintahkan pembakaran rumah penduduk, honai adat, sekolah, hingga puskesmas.
Kelompoknya diketahui sering menyandera tenaga kerja infrastruktur dan menjadikan mereka sebagai tameng hidup.
"Tindak kekerasan mereka tidak hanya menebar teror, tetapi juga merusak masa depan masyarakat Papua," tegas Kapuspen TNI.
Barang Bukti dan Dampak Operasi
Dalam operasi tersebut, TNI menyita sejumlah barang bukti, antara lain:
- Enam anak panah dan satu busur
- Dua unit ponsel
- Satu speaker, satu kalung, satu noken
- Satu bendera Bintang Kejora
Kapuspen TNI menyebut keberhasilan ini menjadi momentum penting dalam melemahkan kekuatan Kodap VIII Soanggama, sekaligus membuka ruang bagi perdamaian dan percepatan pembangunan di Papua.
Komitmen Perlindungan Sipil dan Ruang Rekonsiliasi
TNI menegaskan bahwa setiap operasi di Papua dilaksanakan dengan prinsip legalitas, kehati-hatian, dan perlindungan maksimal terhadap masyarakat sipil.
"Kami menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan membangun Papua bersama," ujar Kristomei. [rel]