digtara.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, Chrisna Damayanto (CD), pada Senin (5/1/2026). Penahanan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi suap pengadaan katalis di PT Pertamina pada tahun anggaran 2012–2014.
Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi
KPK, Mungki Hadipratikto, menyampaikan bahwa penahanan dilakukan setelah pemeriksaan oleh penyidik dan tim kesehatan
KPK.
"Tersangka CD ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 5 hingga 24 Januari 2025 dan ditempatkan di Rutan Cabang KPK Gedung C1," ujar Mungki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Modus Suap Pengadaan Katalis Pertamina
Baca Juga: Pertamina Kirim 360 Ton Elpiji ke 10 Kabupaten/Kota Aceh Lewat Jalur Laut Pascabencana Dalam konstruksi perkara, Chrisna diduga melakukan pengondisian agar PT Melanton Pratama (PT MP) dapat mengikuti tender pengadaan katalis Residue Catalytic Cracking (RCC) di Refinery Unit VI Balongan.
Chrisna juga diduga mengeluarkan kebijakan penghapusan kewajiban uji ACE Test bagi produk katalis, sehingga PT MP terpilih sebagai pemenang pengadaan katalis Balongan periode 2013–2014.
Nilai kontrak pengadaan tersebut mencapai USD 14,4 juta atau sekitar Rp176,4 miliar berdasarkan kurs rupiah pada tahun 2014.
Aliran Dana Suap ke Tersangka
Setelah PT MP memenangkan proyek, perusahaan tersebut diduga memberikan sebagian fee yang berasal dari Albemarle Corp kepada Chrisna Damayanto.
"Penerimaan fee oleh tersangka CD sekurang-kurangnya sebesar Rp1,7 miliar terjadi pada periode 2013 hingga 2015," kata Mungki.
Baca Juga: Harga BBM Pertamina Terbaru Berlaku 1 Desember 2025, Ini Daftar Harga yang Berlaku Hari Ini KPK menilai penerimaan uang tersebut berkaitan langsung dengan kebijakan Chrisna selaku Direktur Pengolahan PT
Pertamina yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
Pasal yang Dikenakan
Atas perbuatannya, Chrisna Damayanto sebagai penerima suap diduga melanggar:
Pasal 12 huruf a atauPasal 12 huruf b atauPasal 11juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
KPK menegaskan proses hukum akan terus berlanjut guna mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.