digtara.com -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen. Untuk mewujudkan target tersebut, Kemnaker mendorong transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar program pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, BPVP perlu dikembangkan menjadi pusat pelatihan berstandar tinggi yang memiliki budaya belajar kuat serta jaringan alumni terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelatihan sekaligus memperbesar peluang lulusan memasuki pasar kerja.
"Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini," ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja di BPVP Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).
Kemnaker Terapkan Tracer Study untuk Pantau Lulusan VokasiUntuk mengukur efektivitas pelatihan, Kemnaker akan menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah peserta menyelesaikan pelatihan.
Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat menelusuri perkembangan alumni setelah mengikuti pelatihan, termasuk rekam jejak mereka di pasar kerja. Hasil penelusuran tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program vokasi membantu peserta memperoleh pekerjaan.
Evaluasi ini juga diharapkan menjadi dasar bagi BPVP untuk memperbaiki materi dan metode pelatihan agar semakin relevan dengan kebutuhan perusahaan.
Baca Juga: Kemnaker Latih Penyandang Disabilitas agar Siap Kerja, Perusahaan Wajib Penuhi Kuota
Pelatihan Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri
Kemnaker turut mendorong penerapan pendekatan demand driven, yakni penyelenggaraan pelatihan berdasarkan kebutuhan nyata industri. Model ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku industri, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kesesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan perusahaan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan peluang kebekerjaan setelah pelatihan.
Transformasi BPVP tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan hubungan antara lembaga pelatihan dan pengguna tenaga kerja.
BPVP Perluas Layanan untuk Disabilitas dan Produktivitas IndustriSelain menyelenggarakan pelatihan vokasi, BPVP diarahkan untuk memperluas layanan melalui sejumlah program pendukung. Di antaranya adalah pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics untuk industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat pengembangan inovasi.
Program-program tersebut diharapkan membuat BPVP berperan lebih luas dalam ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari mempersiapkan pencari kerja hingga membantu industri meningkatkan produktivitas.
"Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas," tutur Yassierli.
Melalui transformasi tersebut, Kemnaker menargetkan BPVP tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh keterampilan, tetapi juga menjadi penghubung antara pencari kerja, dunia industri, dan pengembangan inovasi. Target tingkat kebekerjaan lulusan vokasi sebesar 70 persen menjadi salah satu tolok ukur penting dalam upaya meningkatkan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
Baca Juga: Kemnaker Salurkan 78 Paket Pelatihan Vokasi untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT