digtara.com – Persepsi pemerintah dan berbagai pihak dalam menghadapi peredaran narkoba berbeda. Akibat itu peredaran narkoba di Indonesia, khususnya Sumatera Utara semakin merajalela.
Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait implementasi Inpres 02/2020 tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Kamis (4/2/2021).
RDP itu digelar juga untuk melihat upaya serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dalam tim terpadu menurunkan prevelansi narkoba di Sumut. Serta, aturan turunan dari Perda 1/2019 tentang fasilitasi P4GN.
“Selama ini apa yang disampaikan masih teori. Kita tak punya persepsi sama dalam menangani narkoba,” kata Rahim.
Politisi PKS ini mengaku prihatin, sebab, tahun 2020, Sumatera Utara mendapatkan rangking 1 peredaran narkoba di Indonesia. Ia juga kecewa, sebab, dalam RDP itu, sejumlah Forkopimda seperti gubernur,Kapolda dan lainnya yang diundang tidak hadir.
“Kita sesalkan hal ini. Saya mewakili masyarakat Tabagsel, kita harus menghargai lembaga ini, yang diundang Ketua DPRD. Ladang ganja masih banyak di Tabagsel,” ungkapnya.
Ia meminta agar RDP tersebut ditunda. Sebab, ia menilai, ketidakhadiran forkopimda membuat RDP itu tidak akan menghasilkan keputusan apapun.
Dalam melihat peredaran narkoba, Rahim melihat jika masih banyak praktek tangkap lepas di Polsek-polsek. Ia mengaku, banyak menyimpan bukti terkait peristiwa itu.
Namun, ia meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dalam melihat peredaran narkoba yang semakin merajalela.
“Ini masalah kita, kita tak boleh lagi menyalahkan siapapun, menyalahkan polisi. Kita harus berbuat, meskipun Kapolda satu marga dengan saya, saya siap kritik, karena di zaman beliau, Sumut peringkat 1 peredaran narkoba,” ucapnya.