digtara.com – KPK RI Bersama Ombudsman RI perwakilan Sumut akan bersinergi mengawasi pelayanan publik sebagai langkah pencegahan korupsi di Sumut.
Hal itu disampaikan saat Tim Satgas KPK I-1 yang dipimpin oleh Marulitua Manurung berkoordinasi ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada, Kamis (04/02/2021).
Dalam pertemuan itu, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan Tim Satgas KPK membahas kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Sumut saat ini. Ini mengingat penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu pintu masuk terjadinya korupsi.
Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Sumut yang menjadi pintu masuk praktik korupsi, sangat perlu mendapat perhatian dan pengawasan yang serius.
“Secara umum, kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Sumut belum baik. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik saja, sesuai amanah UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masih belum baik,” jelasnya.
“Masih banyak penyelenggaraan layanan di daerah belum mengacu pada standar layanan. Sehingga, kondisi inilah yang berpotensi terjadinya praktik korupsi,” tambahnya.
Karena itulah, lanjutnya, sinergi Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan KPK menjadi sangat penting. Sebagai langkah awal, KPK dan Ombudsman merancang sebuah program bersama.
“Misalnya menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah melalui virtual,” sebutnya.
Selanjutnya, KPK dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut akan membangun komunikasi yang intens guna mempertajam pengawasan. Mengingat KPK tidak memiliki kantor di Sumut, maka keberadaan Ombudsman sebagai mitra dalam pengawasan, menjadi sangat penting.
“Sebab, Ombudsman RI berkantor di Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut,” tutupnya.
.