digtara.com – Koalisi Advokasi Rimba Rakyat (KOARR) Sumatera menjelaskan bahwa PT. Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi penyumbang laju deforestasi terbesar di Sumut dalam 10 tahun terakhir yang dilegalkan pemerintah.
Hal itu disampaikan KOARR saat menggelar jumpa pers di Caldera Coffee, Jumat 5 Februari 2021. Pemateri KOARR yang hadir datang dari empat lembaga, yakni KSPPM, Aman Tano Batak, Bakumsu, dan Jikalahari.
Manager kajian dan Advokasi WALHI Sumut, Putra Septian yang mengungkapkan dari total 167.912 hektare izin konsesi, seluas 46.885 hektare berada di kawasan bentang alam Tele.
“Dampaknya, kerusakan hutan alam, merusak tangkapan air dan mengganggu sumber kehidupan masyarakat adat, seperti hutan kemenyan,†ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Roganda Simanjuntak mengatakan sampai saat ini ada 70 orang yang dikriminalisasi PT. TPL. Pasalnya, masyarakat mempertahankan wilayah adatnya dan menghentikan pengrusakan hutan.
“Di akhir 2020, PT. TPL juga melaporkan lima orang masyarakat adat Ompu Ronggur ke Polres Tapanuli. Serta satu orang masyarakat adat Huta Natumikka ke Polres Toba,” ungkapnya kepada media saat KOARR gelar jumpa pers di Caldera Coffee, Jumat (5/2/2021).
Dikatakannya, pihak PT. TPL menuduh mereka melakukan tindakan pidana penggunaan kawasan hutan dan perusakan tanaman. Upaya kriminalisasi ini kemudian dikuatkan karena tidak profesionalnya pihak kepolisian.
“Padahal aktivitas PT. TPL telah merusak lahan pertanian masyarakat adat yang telah diusahai secara turun temurun demi keberlangsungan hidup,” jelasnya.
Selain itu juga penghancuran hutan adat untuk alih fungsi lahan menjadi tanaman monokultur. Walhasil terjadi kerusakan lingkungan yang parah semisal dari pencemaran air yang terjadi.
TPL Deforestasi