digtara.com – Pemberantasan narkoba di Sumatera Utara (Sumut) harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar, Rabu (10/2/2021).
Menurut politisi PKS ini, persoalan peredaran narkoba merupakan tanggungjawab bersama.
“Kita harap ini harus kita berantas secara terintegrasi dan terpadu. Persoalan ini tanggungjawab kita semua, ada institusi garda terdepan untuk berantas ini, contohnya BNN dan kepolisian dan juga kejaksaan,” ucap Rahim.
Ia menegaskan, DPRD Sumatera Utara bersungguh-sungguh untuk menurunkan peringkat 1 dalam peredaran kasus narkoba. Terkait langkah terpadu itu, ia mengatakan jika DPRD Sumatera Utara sudah memulainya.
“Harus ada strategi terpadu dan terintegrasi, DPRD sudah lakukan itu, kita sungguh untuk menurunkan rangking 1 ini,” jelasnya.
Baca: Viral Video Dugem, Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar Terancam Dicopot
Terkait langkah terpadu itu, ia mengatakan jika DPRD Sumatera Utara sudah memulainya. Namun, harus tertunda akibat gubernur tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A beberapa waktu lalu.
“Tapi tertunda karena gubernur tidak hadir dan tidak diwakili. Inilah pemberantasan secara terpadu dan terintegrasi,” bebernya.
Ia berharap, Inpres 2/2020 tentang implementasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bisa berjalan di Sumatera Utara.
Ia melihat, peredaran narkoba sudah sangat meresahkan dan jadi pemicu aksi kriminalitas berupa pencurian.
“Pemberantasan ini harus terpadu, bila perlu dibentuk satu tim. Kita dimulai dari mana, misalnya Medan dijadikan pilot project, agar keinginan kita tak hanya desa bersinar, tapi kecamatan bersinar hingga sumut bersinar. Ini ekspektasi kita,” demikian Rahim.
Pemberantasan Narkoba