digtara.com – Guna mengawal Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan, besok, buruh di Medan akan melaksanakan demo. Dugaan Korupsi Uang Buruh
Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) akan menggelar unjuk rasa pada Kamis 18 Februari 2021 pukul 10.00 hingga 12.00 Wib.
“Besok kami FSPMI Sumut akan aksi di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, di Jalan Pattimura. Peserta aksi sekitar 50 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai,” kata Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo dalam siaran persnya, Rabu (17/2/2021).
Dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan. Pertama, mengawal terus proses penyidikan oleh Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.
“Tuntutan yang akan dilakukan adalah meminta Kejaksaan Agung terus memeriksa kasus indikasi dugaan korupsi senilai Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan akibat salah kelolaan dana investasi saham dan reksadana ke tingkat Pengadilan Negeri Tipikor,” ungkap Willy.
Baca: Kasus Dugaan Korupsi BPJS, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka
Panggil Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan
Tuntutan kedua, FSPMI meminta Kejagung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI memanggil jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi, untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut.
“Ketiga, kembalikan uang buruh dan selamatkan uang buruh yang menjadi tabungan sebagai harapan massa depan buruh dan keluarganya” tegas Willy.
Masih kata Willy, aksi ini juga sudah dilakukan oleh FSPMI secara Nasional sejak hari ini hingga besok tanggal 18 Februari 2021.
“Secara bersamaan, tanggal 18 Februari besok pada jam yang sama jam 10-12 akan dilakukan aksi serempak di seluruh provinsi di kantor-kantor kanwil BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan di daerah lain di Indonesia, seperti di Jabar, Banten, Serang, di Jawa Timur di Semarang, di Sulawesi Selatan, Makassar,” bebernya.
“Kanwil BPJS Naker ada juga di Kalsel Banjarmasin, ada juga di Aceh, Kepulauan Riau di Batam. Sepuluh provinsi akan didatangi aksi buruh, Aksi di Pusatkan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta,” tutupnya.
Terkait Dugaan Korupsi Uang Buruh, FSPMI Sumut Bakal Geruduk BPJS Ketenagakerjaan