digtara.com – Ombudsman RI Sumatera Utara memanggil pihak RS dr Pirngadi Medan, Kamis (18/2/2021). Pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi pengaduan sejumlah tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di RS dr Pringadi Medan, Rabu, 17 Februari 2020, kemarin. Anggaran Insentif Nakes
Para tenaga kesehatan itu datang untuk mengadukan permasalahannya yang tidak menerima insentif selama 7 bulan.
Usai memberikan klarifikasinya, Wakil Direktur RS dr Pirngadi Medan Muhammad Reza mengatakan jika pihaknya hanya berperan sebagai pengusul ke Dinas Kesehatan Medan.
Sebab, semua anggaran itu seluruhnya ditampung di Dinas Kesehatan Medan.
“Saya sampaikan bahwa RS Pringadi Kota Medan hanya sebatas pengusul kepada Dinas Kesehatan karena anggaran semuanya ditampung pada OPD Dinas Kesehatan Kota Medan Jadi bukan berada di rumah sakit,” kata Reza.
Baca: Terekam CCTV, Mobil Parkir di Halaman Kantor Dinkes Deli Serdang Raib
Kemudian, kata Reza, tahap pencairan insentif itu juga tidak disampaikan kepada pihaknya. Dinas Kesehatan, langsung mentransfernya ke tenaga kesehatan.
“Kemudian langsung mentransfer kepada tenaga kesehatan jadi tidak melalui rekening Rumah Sakit Pringadi Kota Medan,” jelasnya.
Diakuinya, pihaknya menerima keluhan dari tenaga kesehatan terkait tidak penuhnya pembayaran insentif yang diterima.
“Jadi kami klarifikasi ke Dinas Kesehatan kenapa ada pengurangan tidak sesuai dengan jumlah yang mereka terima. Mereka berargumen bawah itu ada potongan pajak dari dinas kesehatan,” ungkapnya.
Ditegaskan Reza, RS dr Pirngadi juga sudah mengusulkan berkas itu sampai dengan Desember 2020.
Dipanggil Ombudsman, RS dr Pirngadi Medan Sebut Anggaran Insentif Nakes Ada di Dinkes