digtara.com – Politisi Hanura, Marataman Siregar, dinilai telah menimbulkan kegaduhan di Kota Padangsidimpuan dengan membuat isu suap. Isu Uang Ketok Palu
Dalam pesan WhatsApp internal, Marataman mengaku menerima sejumlah uang suap ketok palu saat paripurna LKPJ Walikota dan R-APBD Tahun 2020.
Namun, hingga kini yang bersangkutan tidak terbukti mengembalikan uang tersebut ke pihak berwajib.
Berapa hari ini, isu suap ketok palu yang disampaikan anggota DPRD Kota Padangsidmpuan, Marataman Siregar membuat heboh termasuk sosial media.
Marataman pun mengatakan dirinya mengembalikan uang suap pasca sidang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2021.
Baca: Heboh, ‘Uang Ketok’ Anggota DPRD Padangsidimpuan Beredar di Grup WhatsApp
RAPBD tersebut disahkan bulan november tahun 2020 dengan menerima uang sebesar Rp. 4,5 Juta dalam dua termen yakni awal Rp. 3 Juta dan berikutnya 1,5 Juta yang diberikan oleh oknum dprd dan selanjutnya juga menerima uang sebesar Rp. 1 Juta pasca paripurna pansus LKPJ Walikota pada awal april yang diberikan kepadanya.
Kasus ini sontak mendapat perhatian semua kalangan.
Salah seorang aktifis Kota Padangsidimpuan, Timbul Simanungkalit, menilai apa yang disampaikannya dalam konferensi pers ternyata hanya omongan.
Timbul Simanungkalit mengatakan, isu yang disampaikan Marataman tidak bisa dipertanggungjawabkan jika tidak mengembalikan uang suap tersebut.
Hal tersebut, lanjutnya, hanya menimbulkan saling tuding di internal DPRD serta menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat.
“Saya sejak awal pesimis dengan kicauan MT yang belum juga terbukti dan sudah menjadi konsumsi publik. Sehingga jika tak ada niat baik beliau untuk mengembalikan atau melaporkan uang tersebut maka akan menjadi preseden buruk bagi nama Kota Padangsidimpuan” ungkapnya.
Baca: Gugatan PHP Kabupaten Belu dan Malaka Ditolak, Msyarakat Diminta Hormati Putusan MK
Timbul Melanjutkan, agar pihak DPRD melalui Badan Kehormatan (BK) untuk mengkonfrontir politisi hanura tersebut dengan meminta keterangan resmi.
“Meminta agar BK (Badan Kehormatan) mengambil sikap atas kejadian ini. Wakil rakyat jangan membuat sensasi politik untuk kepentingan pribadi. Dia digaji negara untuk bekerja demi kepentingan rakyat dan berlaku jujur bukan menciptakan kebohongan-kebohongan” tagasnya.
Sementara itu, ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan, Erfi J Samudra Dalimunthe ketika dihubungi mengatakan pihkanya belum mengambil sikap karena masih desas-desus.
“Kalau hanya desas-desus ngak bisa kita tanggapi. Belum ada jadwal memanggil itu” kata Politisi PAN, Erfi J Samudra Dalimunthe.
Isu Uang Ketok Palu Politisi Hanura Padangsidimpuan Dinilai Hanya Sensasi Politik