digtara.com – Aliansi Masyarakat Sumatera Utara (AMSU) Penyelamatan Anggaran Negara menggelar demo di depan gedung KPK jalan Jalan Kuningan Persada Kav-4 Jakarta. Massa AMSU yang hadir pada pukul 10.00 Wib dengan membentangkan spanduk berisikan “Periksa Wali kota dan DPRD terkait Suap Ketok Palu”, Senin (3/5/2021).
AMSU Penyelamat Anggaran Negera, terdiri dari tiga organisasi yakni BEM Nusantara, Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) dan Perhimpunan Remaja Masjid Sumatera Utara Jaringan Dewan Masjid Sumut.
Mereka menggelar demo di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta KPK mengembangkan kasus suap yang melibatkan anggota DPRD.
Koordinator Aksi, Julianda Arisha yang juga Sekretaris BEM Nusantara meminta KPK segera turun tangan terkait dugaan suap sejumlah anggota DPRD Kota Padangsidimpuan sehingga kasus tersebut terbongkar dan diketahui siapa dalangnya.
“Kita minta KPK untuk turun dan membongkar dari mana sumber uang LKPJ Walikota itu, sehingga kasus seperti ini tidak berhenti ditengah jalan dan aktornya melarikan diri atau sembunyi” kata Julianda.
Baca: Dugaan Suap Ketok Palu LKPJ Wali Kota Padangsidimpuan Resmi Dilapor ke KPK
Sementara itu, Mardan Eriansyah Siregar, perwakilan dari Putra Daerah Kota Padangsidimpuan tergabung dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Penyelamat Keuangan Negara sengaja ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami datang jauh-jauh dari kampung kami ke jakarta ini, meminta Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) segera ambil alih Kasus Suap “KETOK PALU” LKPJ Wali Kota Tahun 2020 di DPRD Padangsidimpuan” tegas Mardan Eriansyah.
AMSU Demo di KPK Terkait Dugaan Suap LKPJ Wali Kota Padangsidimpuan