digtara.com – Puluhan juru parkir (Jukir) Kota Medan berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Kamis (14/10/2021). Dalam aksinya, jukir minta Wali Kota Medan membatalkan penerapan e-Parking di sejumlah titik ruas jalan di Kota Medan.
Hal ini disampaikan Plt Kasi Parkir wilayah l Dinas Perhubungan Kota Medan, Gumartin Tampubolon.
“Mereka keberatan dilaksanakan penerapan e-parking di 22 titik, sehingga mereka membuat suatu tuntutan lagi,” ujarnya, Kamis.
Baca: Tak Ditemukan Proyektil Peluru di Leher Jukir Korban Perampokan Toko Emas
Saat disinggung persenan yang diberikan terlalu sedikit pihaknya tidak begitu mengetahui.
Pasalnya selama ini ia mengungkapkan bahwa pengelolaan persenan dari Dishub itu sudah jelas dalam kontrak.
“Kalau itu kita belum tau masalah pendapatan mereka yang 20 persen itu, yang kita tau kontraknya itu ke pihak ketiga itu kan sesuai ruas jalan kelas I, mereka 60 persen untuk pihak ketiga, 40 persen untuk pemerintah. Kalau mereka bilang tadi 20 persen kita gak tau itu,” jelasnya.
Baca: Polda Sumut Ringkus Jukir Pemeras Pengunjung Warung Makan Yang Viral di Sosial Media
Dilanjutkannya, berbeda lagi untuk katagori parkir kelas ll itu ada yang berbeda. Untuk pemerintah 35 Persen dan untuk pihak pengelola ada 65 persen.
Ia juga mengungkap bahwa para juru parkir tersebut meminta Walikota Medan kadis dan kabid di copot dalam aksinya.
“Mereka meminta pak Wali untuk mencopot pak Kadis dan pak Kabid,” terangnya.
Sementara itu, koordinator aksi, Dedi Harvi Syahari, mengatakan, peraturan yang dibuat Wali Kota Medan ini dinilai merugikan Jukir.
Karena dengan adanya aturan tersebut banyak jukir yang tidak bekerja lagi karena sudah menggunakan uang elektronik.
Baca: Warga Apresiasi Penerapan E-Parking di Medan: Bagus untuk Menghindari Parkir Liar
“Ini mematikan nafkah para jukir, oleh pihak ketiga, yang akan memutuskan mereka dan tidak lagi bekerja disitu,” katanya pada Kamis. [mag-04]
Jukir Minta Wali Kota Batalkan Penerapan e-Parking, Begini Kata Dishub Kota Medan