digtara.com – Gerakan Mahasiswa Perubahan Sumatera Utara mendesak pencopotan Lurah Madras Hulu, Medan Polonia, terkait dugaan pungutan liar.
Selain itu, mereka juga mengungkap keluhan warga tentang kualitas pelayanan di Kantor Lurah.
“Banyak masyarakat yang ngadu sama kita soal Pungli. Setiap mengurus apa apa ada uang rokoknya,” ujarnya Kamis (28/10/2021).
Dikatakannya, dana tersebut sebagai dana ucapan terima kasih untuk pejabat kelurahan yang selesai mengerjakan administrasi yang dibutuhkan masyarakat seperti Kartu keluarga (KK), KTP, dan Akta. Nilainya pun bervariasi.
“Harganya fleksibel gak tentu, ada 20-50 ribu, ya sekitaran 50 ribu , pengurusan KTP, KK, Akta, segala macem yang berhubungan dengan Kelurahan,” katanya kepada digtara.com.
Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya dana masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang di duga diselewengkan oleh kelurahan sebesar ratusan juta.
“Ada dana yang di selewengkan, dugaannya itu sebesar 540 juta totalnya,” ujarnya.
Dana tersebut dikumpul oleh masyarakat perbulan untuk melaksanakan kegiatan, namun selama 3 tahun terakhir dana tersebut tidak tidak ada dikucurkan. Bahkan transparansinya tidak jelas.Malah masyarakat menggunakan dana pribadi setiap ada kegiatan di kelurahan tersebut.
“Itu setelah di bagi 15 juta perbulannya, dana tersebut dikutip selama 3 tahun 2018 – 2021,dikutip dari masyarakat dari per kepala keluarga , dari 15 – 20 ribu dikutip, ” Ungkap
Untuk itu ia berharap agar dari kelurahan memberikan keterangan biar jangan ada pemikiran yang liar ada jawaban dan solusi dari masalah ini agar masyarakat bisa terjawab.
Sementara Sekretaris Lurah Umar Dani yang menerima massa aksi mengatakan bahwa atas aspirasi kawan kawan pihaknya tidak berani memberikan keterangan lebih karena itu wewenangnya lurah.
“Nanti sama pak lurah, ada nomor yang bisa dihubungi, nanti sama pak lurahnya aja saya takut salah ngomong, pak lurah lagi keluar, nanti siang atau sore dia baru kemari, ” pungkasnya. (Mag-04)