digtara.com – Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh alternatif Sumatera Utara (ABAS) melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Mereka menolak upah murah.
Kordinator aksi Willy Agus Utomo mengatakan, gubernur Sumut tidak berani menetapkan upah minimum di Sumatera Utara berdasarkan kebutuhan hidup layak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Harusnya Gubsu pilihan rakyat, pro kepada rakyat bukan kepada pemerintah pusat, karena gubernur dipilih oleh rakyat, dan Gubsu pernah berjanji menjadikan masyarakat Sumut yang bermartabat,” jelasnya.
Untuk itu, ia menagih janji gubernur yang pada saat kampanye lalu menjadikan Sumut yang bermartabat. Kini slogan martabat tersebut hanyalah sebuah mimpi bukan kenyataan.
“Mana martabatnya, kalau upah pekerja/buruh dibayar murah, bagaimana keluarganya mau bermartabat, “ucapnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah Pusat menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang Undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang inkonstitusional yang dinilai sangat anti Pancasila.
“Pemerintah Jokowi harusnya menghargai keputusan MK dan tidak ngeyel, apalagi UU ini banyak penolakan masyarakat luas, dan tidak mengutamakan kepentingan kapitalis,” tuturnya. (mag-04)