digtara.com – Partai Buruh menolak Presidential Threshold karena jauh dari arti demokrasi yang sesungguhnya diharapkan bangsa Indonesia.
“Sangat membahayakan negara dengan cara-cara memberlakukan Presidential Threshold dalam sistem pemilihan presiden mendatang,” ujar Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo, Jumat (7/1/2022).
Pada dua pemilu sebelumnya yakni 2014 dan 2019 lalu hanya memunculkan dua pasangan calon.
Dimana tidak ada saluran rakyat kecil dan elemen marginal untuk memilih di luar dua kandidat presiden. Sehingga harapan rakyat untuk merubah nasibnya melalui panggung politik dibelenggu oleh sekelompok birokrat politik dan oligarki politik guna mempertahankan kepentingannya yang dirasakan tidak mensejahterahkan rakyat.
Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat demokrasi yang tidak sehat Indonesia adalah adanya parlementary threshold
Untuk itu kami juga akan menggugat presiden threshold dan ikut melakukan judicial review.