digtara.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), menyambangi kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Jumat (28/1/2022). Penyelidikan Kerangkeng Manusia
Kedatangan ini guna melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait keberadaan kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana PA.
Komnas HAM juga akan mendatangi pabrik milik Terbit Rencana PA di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
Baca: Komnas HAM Bilang Semakin Terang Benderang Setelah Lihat Langsung Kerangkeng Manusia Bupati Langkat
Dalam hal ini, komisioner Komnas HAM, Choirul Aman mengatakan, ada beberapa hal yang dinilai penting dalam kasus yang sedang diungkap, salah satunya adalah apa yang didapat pada tahun 2017, bagaimana pola pengawasan dan bagaimana pula pola perawatan rehabilitasi disitu.
Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana kondisi peredaran narkoba di Langkat. Juga ada beberapa hal lain yang berhubungan dengan sel kerangkeng milik Terbit Rencana Perangin-angin.
Baca: Simpan Sabu Dalam Bungkusan Nasi, Pria Asal Binjai Diringkus di Langkat
“Dalam hal ini, kami minta masyarakat dan pihak-pihak terkait agar memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga dapat membuka tabir ada atau tidak pelanggaran HAM dan dapat segera disimpulkan,” harap Anam.
Sejauh ini, kata Choirul, pihak Komnas HAM masih terus melakukan penggalian dan pendalaman keberadaan kerangkeng di rumah pribadi Terbit Rencana PA.
“Yang pasti, sejauh ini Komnas HAM tengah mengumpulkan data. Perlahan, keberadaan kerangkeng semakin terang benerang dan nantinya bisa diambil kesimpulan. Apakah ada pelanggaran HAM atau tidak,” tegas dia.
Dalam hal ini, keberadaan kerangkeng manusia dibelakang rumah pribadi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana PA, terkuak saat penyidik KPK turun ke lokasi lakukan penggeledahan terkait OTT yang melibatkannya.
Saat berada di lokasi, KPK RI menemukan kerangkeng besi mirip penjara yang berisikan sekitar 30 orang.
Temuan ini lantas dilaporkan pihak Migrant Care ke Komnas HAM. Dalam laporannya, dinilai ada pelanggaran HAM dan perbudakan yang terjadi dan disinyalir dilakukan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana PA.
Dalami Penyelidikan Kerangkeng Manusia, Komnas HAM datangi BNN Langkat