digtara.com – Wakil Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih SE, sangat menyayangkan kinerja Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) Tebingtinggi, Sundoro Adi SH.
Selama 6 bulan menjabat, kinerja Sundoro menangani berbagai kasus pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan korupsi belum memuaskan.
Hal ini disampaikan Iman Irdian Saragih yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebingtinggi, kepada media, Senin (7/3/2022).
“Sudah 6 bulan Sundoro Adi ditempatkan sebagai Kajari Kota Tebingtinggi, namun hingga saat ini belum ada kasus dugaan korupsi yang disikapi dan dilanjutkan ke ‘meja hijau’. Bahkan banyak laporan Dumas terkait dugaan korupsi dari berbagai elemem masyarakat yang disampaikan ke Kejari Tebingtinggi, belum ada satupun yang disikapi,” tegas Iman di ruang kerjanya.
Baca: Tragis! Gadis di Tebingtinggi Jadi Budak Seks Ayah Tiri Selama 7 Tahun
Menurut Wali Ketua ll DPRD Kota Tebingtinggi tersebut, biasanya Kajari yang ditempatkan dalam suatu daerah, selalu menunjukkan kinerjanya dalam hal memberantas segala Korupsi ataupun pencegahan korupsi dalam 100 hari kerja.
Namun, Kajari Tebingtinggi Sundoro Adi yang dilantik pada awal Agustus 2021 lalu, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kota Tebingtinggi.
Bahkan, Dumas yang masuk ke Kejari Tebingtinggi hingga saat ini belum ada titik terang penanganannya.
Baca: Diduga Korsleting Listrik, Satu Unit Ruko di Tebingtinggi Ludes Terbakar
“Fraksi PDI.Perjuangan DPRD Kota Tebingtinggi sangat mengharapkan Kejari Tebingtinggi bisa mengukir prestasi melalui kinerja. Namun, Kejari Tebingtinggi Sundoro Adi yang sudah 6 bulan menjalankan tugas, ‘nyaris tidak terdengar apa yang dilakukan di Kota Tebingtinggi,” ungkap Iman Saragih.
Sementara seorang Wartawan Alex Saragih mengungkapkan jika Kejari Tebingtinggi Sundoro Adi diduga alergi dan sulit ditemui Wartawan untuk dikonfirmasi maupun wawancara terkait penanganan kasus korupsi atau pun kasus lainya.
Selain itu, aturan di Kantor Kejari Tebingtinggi sangat tidak masuk akal.
Di mana saat mau konfirmasi atau bertamu, wartawan tidak diperbolehkan membawa HP berbentuk apa pun.
“Kita harus meninggalkan HP di dalam loker. Sementara HP adalah merupakan salah satu untuk alat kerja yang di gunakan Wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Alex Saragih.
6 Bulan Menjabat, Kinerja Kajari Tebingtinggi dalam Menangani Kasus Korupsi Belum Memuaskan