digtara.com – Presiden Jokowi turut merasakan kondisi yang ironis ketika melihat masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.
Padahal luas perkebunan minyak sawit secara nasional per 2021 itu mencapai 15,08 juta menurut data Kementerian Pertanian.
Karena itu, Kepala Negara meminta kepada pelaku usaha minyak sawit untuk bisa melihat masalah tersebut dengan jernih. Sebab dirinya tidak mau kelangkaan minyak goreng terus terjadi.
“Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).
Oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku migor dan migor ke luar negeri.
Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia.
Jokowi mengungkapkan kalau pemerintah sudah berupaya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan minyak goreng yang juga menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Namun kebijakan yang dikeluarkan itu belum juga efektif.
“Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif,” kata Jokowi.
Larangan Ekspor CPO
I’llJokowi resmi melarang kegiatan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pelarangan itu resmi berlaku mulai Kamis (28/4).
Keputusan itu diambil Jokowi dalam rapat yang dipimpinnya. Adapun rapat itu membahas soal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya ketersediaan minyak goreng dalam negeri.