digtara.com – Efendi Sembiring selaku Pengurus Presidium HMI Cabang Medan memandang bahwa Kota Medan sebagai salah satu kota dengan penduduk terpadat di Sumatra Utara merupakan sebuah peluang dan sekaligus tantangan.
Salah satu faktor penyebabnya ialah bahwa kota medan sebagai ibukota provinsi Sumatra Utara dan merupakan wilayah urban.
Populasi jumlah penduduk yang padat, membutuhkan kerja serius dan terukur dalam membuat kebijakan yg berpihak dan menguntungkan masyarakat.
Baca: Kader HMI yang Ingin Berpolitik Sebaiknya Perkuat Pondasi Usaha Lebih Dulu
Belum selesai dengan persoalan banjir yang melanda, pada tanggal 19 November 2022 walikota Medan melalui dinas perhubungan menerapkan kebijakan one way di 13 titik.
Seyogianya kebijakan yg di ambil oleh pemerintah daerah merupakan upaya untuk memaksimalkan pelayanan dan kenyamanan berkendara bagi masyarakat khususnya kota Medan.
Akan tetapi sebaliknya, justru menuai polemik dan tidak tuntas.
Keberadaan rekayasa arus lalu lintas tersebut menuai reaksi dan kontra dari kalangan masyarakat, khususnya pengguna jalan yg merasa bahwa akses jalan semakin rumit dan tidak efisien.
Banyak warga kota Medan yg tidak mengerti jalur timur dan Utara serta beberapa titik lajurnya justru semakin jauh dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat kota.
Menanggapi persoalan tersebut, Pengurus HMI cabang Medan menegaskan bahwa penerapan one way tersebut Gagal, bahkan terkesan dipaksakan dan terburu-buru.
Hal ini menjadi keresahan dan problematika yg mesti di tindak tegas sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut, baik dari sisi efektivitas terhadap kenyamanan masyarakat juga para pengguna jalan lainnya.
Beberapa persoalan lain, yaitu dampak terhadap pengguna kendaraan umum dan pengguna jasa kendaraan ojek online mesti menambah tarif dikarenakan rute yg semakin jauh tegas ucap pria yang akrab disapa Fendi.
HMI Cabang Medan Menilai Rekayasa Lalu Lintas di Kota Medan Tidak Tepat Sasaran