digtara.com -Disela kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (29/1/2024), Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga bertemu dan ber
dialog dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat Kabupaten TTS.
Kapolda dan Forkopimda serta tokoh masyarakat membahas sejumlah hal menjelang Pemilu 2024 di aula Polres TTS.
Sejumlah pejabat dan tokoh penting, termasuk Anggota DPD RI Abraham Liyanto, Bupati TTS Egusem Pieter Tahun, Ketua DPRD Kabupaten TTS Marcu Buana Mba'u, Dandim 1621 TTS Letkol Inf. Sobirin dan Kapolres TTS AKBP I Gusti Putu Suka Arsa.
Bupati TTS menyampaikan terima kasih kepada Kapolda NTT atas kunjungannya ke Kabupaten TTS dan menjaga keamanan menjelang Pemilu.
Bupati juga mengapresiasi kerjasama Polres TTS dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut.
Kapolda NTT mengingatkan pentingnya perekaman E-KTP yang baik guna memastikan partisipasi yang maksimal dalam proses pemilihan.
Kapolda menyoroti soal sekitar 4.000 masyarakat di Kabupaten TTS yang belum terekam E-KTP. Untuk itu, Kapolda NTT mengajak semua pihak terkait untuk mendorong proses perekaman.
Kapolda NTT juga menekankan pentingnya netralitas TNI-Polri dalam menjalankan proses pemilu, serta memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi.
Pihak KPU Kabupaten TTS juga memberikan update terkait persiapan logistik Pemilu.
Sementara Bawaslu Kabupaten TTS melaporkan penanganan kasus pelanggaran Pemilu yang sudah mereka proses.
Tatap muka ini juga menjadi kesempatan bagi tokoh agama dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan dan permintaan, seperti permintaan untuk mempermudah pembuatan SIM dan kekhawatiran terkait operasi tilang yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres TTS.
Kapolda NTT memberikan respons terhadap masukan dan permintaan tersebut, menekankan pentingnya kerjasama antara instansi terkait untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilu.
Acara tatap muka bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat di Kabupaten TTS menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar stakeholder dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi.