digtara.com - Yakobus Jacky Uly, anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan dalam rangka reses di Mapolda NTT, Rabu (24/7/2024).
Reses ini dimanfaatkan Jacki Uly untuk mengumpulkan data serta kendala-kendala yang terjadi di NTT untuk dibahas bersama Komisi III DPR RI.
Hasil reses ini akan jadi bahan pembahasan bersama Kapolri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) nantinya.
"Ini merupakan reses yang merupakan tugas dari Anggota DPR RI, tetapi reses ini saya lakukan perorangan di Mapolda NTT. Kehadiran saya, karena harus mengumpulkan data terhadap hal-hal yang dilaporkan ke DPR RI, tentunya pembahasan kita disini nantinya saya akan laporkan ke Komisi III DPR RI. Saya mendengarkan penjelasan dari proses tahapan awal hingga akhir, dalam seleksi catar ini sudah mengikuti jalur yang ada," ujarnya di Mapolda NTT.
Mantan Kapolda NTT ini juga menyinggung soal seleksi catar Akpol yang dilaksanakan di Polda NTT telah sesuai mekanisme dan jalur yang sesuai aturan.
Menurut Jacki, belasan catar yang lulus, itu sudah sesuai prosedur tes yang ada. Ia pun meminta masyarakat NTT agar berpikir cerdas agar isu suku, agama, dan ras (sara) tidak menjadi bola liar.
"Semua yang lulus, itu tidak bisa diakalin karena hasilnya memang sudah begitu karena ada lima orang yang masuk kuota Mabes Polri dan enam orang kuota reguler. Kalau kuota Mabes itu ada persoalan, maka pasti kami panggil Kapolri untuk rapat dengar pendapat," tegas Jacki.
Ia pun menegaskan apabila kuota Mabes Polri di NTT sebanyak 5 menjadi kendala maka akan menjadi catatan untuk dibahas bersama Kapolri saat RDP.
"Kalau kuota dari Mabes ini jadi persoalan, nanti kita akan bicarakan di DPR RI, untuk perlukah Kapolri merubah kondisi itu. Pastinya Kapolri akan kita panggil untuk itu, untuk dilakukan rapat dengar pendapat," tambahnya.
Dalam reses bersama Polda NTT, ia juga menemukan banyak kendala. salah satunya logistik yang sangat diperlukan untuk diperhatikan.
"Selain itu masukkan tadi ke kami banyak sekali yang kurang di Polda NTT, salah satunya masalah personalia dan logistik yang sangat penting diperhatikan," tambahnya.
Mobilitas untuk pengamanan pemilu juga memerlukan anggaran yang besar.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan, Polri secara nasional mendapatkan tambahan anggaran triliunan dalam rangka mengamanan pilkada.
"Secara nasional, polisi mendapatkan anggaran cukup besar puluhan triliunan. Sesuai diskusi tadi dengan pak Wakapolda yang mewakili Kapolda, kita akan meminta anggaran yang memadai untuk mengatasi persoalan di NTT, menghadapi Pemilukada, karena NTT ini merupakan satu daerah yang berkepulauan," tandasnya.
Dialog di lantai II Polda NTT dipimpin Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiyono dihadiri Irwasda Polda NTT dan para Pejabat Utama Polda NTT.