digtara.com - Anggota Polairud dari Markas Unit (Marnit) Polairud Labuan Bajo, Manggarai Barat melakukan patroli sambil sosialisasi dan membagikan stiker terkait Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.
Polisi juga membagikan bendera merah putih kepada pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Direktur Polairud Polda NTT, Kombes Pol Irwan Deffi Nasution, Sabtu (10/8/2024) menjelaskan bahwa anggota patroli Marnit Labuan Bajo memberikan imbauan kepada para pelaku usaha, nakhoda, dan nelayan pesisir mengenai pentingnya mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran nomor 17 Tahun 2008, khususnya Pasal 219 dan 323.
"Kami ingin memastikan bahwa mereka memahami pentingnya melengkapi dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Kombes Pol Irwan.
Para pelaku usaha pariwisata, yang didominasi oleh nakhoda dan kelompok nelayan tradisional, menyambut baik kedatangan anggota patroli Marnit Labuan Bajo.
Mereka mengapresiasi upaya Polairud dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan pelayaran.
Selain sosialisasi terkait undang-undang, kegiatan ini juga dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79.
Polisi mengajak para pelaku usaha pariwisata, nakhoda, dan nelayan tradisional untuk mengibarkan bendera merah putih.
Hal ini merupakan simbol perjuangan dan rasa cinta tanah air, yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat.
"Dalam rangka menyambut HUT NKRI ke-79 menuju Nusantara Baru Indonesia Maju, para pelaku usaha pariwisata, nakhoda, dan nelayan tradisional menyadari pentingnya mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan," tambah Kombes Pol Irwan.
Patroli dan sosialisasi ini tidak hanya sebagai langkah preventif dalam menegakkan hukum, juga sebagai bentuk kepedulian Polairud terhadap masyarakat pesisir.
Dengan pendekatan humanis dan edukatif, diharapkan para pelaku usaha dan masyarakat nelayan dapat lebih memahami dan menjalankan aturan yang berlaku, serta terus menjaga semangat kebangsaan.