digtara.com - Kepolisian Daerah (Polda) NTT dan seluruh Polres jajaran menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota).
Simulasi ini merupakan wujud kesiapan kepolisian yang menggandeng TNI dan pemerintah daerah mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Jumat (23/28/2024), simulasi Sispamkota Polda NTT digelar di lapangan Sitarda Kelurahan Lasiana, Kota Kupang.
Gelaran pola pengamanan dan langkah antisipasi setiap kemungkinan yang terjadi dalam tahapan Pilkada ini disaksikan Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga bersama Wakapolda, Irwasda dan seluruh pejabat utama Polda NTT.
Hadir pula unsur pemerintah daerah seperti dari Satpol PP dan Kesbangpol Provinsi NTT, unsur KPU dan Bawaslu baik provinsi NTT maupun Kota Kupang serta unsur TNI.
Kapolda NTT menyebutkan kalau simulasi Sispamkota ini digelar dalam rangka pengamanan rangkaian Pilkada guna mengantisipasi persoalan yang muncul yang berakibat pada masalah keamanan.
Peragaan yang ditampilkan merupakan rangkaian Pemilu kepala daerah mulai dari pendaftaran calon kepala daerah hingga penghitungan dan pelantikan kepala daerah terpilih.
Seluruh tahapan ini diakui Kapolda NTT berpotensi terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerugian di masyarakat misalnya tindakan pengunjuk rasa yang melakukan unjuk rasa dan kejadian ini.
"Sering kali situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa saja ada tindakan penyanderaan dan terorisme dan harus diantisipasi dalam satu skenario yang dilaksanakan oleh Polda NTT untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan yang diprediksikan terjadi sebagai ekses dari rangkaian Pemilu yang panjang," ujar Kapolda NTT.
Simulasi juga menunjukkan kesiapan anggota Polda mulai dari polisi di Polsek, Bhabinkamtibmas dan anggota Polsek di lapangan menghadapi persoalan awal hingga eskalasi meningkat dan dilaksanakan dengan perhitungan yang matang.
Ada pula kebersamaan antara unsur kepolisian dan Pemda serta TNI mulai dari Babinsa untuk pengawasan dan pengintaian dini tentang apa yang terjadi di lapangan saat situasi masih kondusif.
"TNI dan Polri melakukan patroli bersama dengan penginderaan dini terhadap informasi yang terus diolah dan dievaluasi dari lapangan oleh aparat di tingkat paling rendah," ujar jenderal polisi bintang dua ini.
Dalam simulasi tersebut ditampilkan proses yang terjadi sejak pendaftaraan yang membutuhkan langkag antisipasi dan perlu mendapatkan perhatian. "ada potensi yang terjadi (saat pendaftaran) dari pasangan calon membawa massa bisa mengganggu proses yang ada," ujar Kapolda NTT.
Untuk itu, pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu hadir untuk menyaksikan simulasi ini dan menyadari bersama soal potensi yang selalu terjadi sejak pendaftaran 27 Agustus 2024 hingga verifikasi pengumuman pasangan calon yang memiliki potensi tersendiri.
Sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan keamanan, Polri menyiapkan secara detail apa yang mungkin terjadi dan langkah antisipasi.
Pengamanan gudang logistik Pemilu juga menjadi perhatian serius karena sangat rawan saat distribusi logistik dari gudang ke kecamatan, desa hingga TPS.
"(Gudang logistik) harus mendapat prioritas pengamanan dari pihak kepolisian secara bersama dengan TNI dan Pemda," tandas Kapolda NTT.
Dalam mendukung pengamanan Pilkada serentak, Pemda juga sudah menyiapkan Linmas dan Satpol PP yang membantu tugas kepolisian dan TNI.
Kapolda juga mengingatkan soal proses di TPS yang kemungkinan terjadi persoalan-persoalan yang bakal muncul di lapangan sehingga.
"Potensi persoalan di TPS bisa saja berawal dari disabilitasi yang tidak diperlakukan dengan baik sehingga jadi pemicu persoalan di TPS," ucap Kapolda NTT.
Hal tersebut nampak dalam simulasi dan sudah diantisipasi termasuk kemungkinan adanya orang yang sengaja dipersiapkan di TPS untuk menghambat jalannya pelaksanaan pencoblosan.
Eskalasi akan meningkat saat penghitungan suara di TPS. Selama ini, tahapan ini menjadi potensi kerawanan yang sangat besar sehingga harus diantisipasi.
Petugas KPPS dan Linmas diminta harus terlibat aktif menyaksikan hasil yang ada.
Demikian pula saksi pasangan calon harus ikut menyaksikan perolehan suara pasangan calon saat penghitungan agar tidak ada perbedaan persepsi.
"(Perhitungan hasil) harus dilakukan dengan cermat sehingga masyarakat pun puas," tambah Kapolda NTT.
Hal lain yang bisa terjadi adalah kemungkinan ada orang yang akan mengganggu penghitungan di TPS sehingga akan mengganggu proses serta mempengaruhi angka yang dihitung.
Pasca penghitungan, logistik pemilu juga akan dirapikan dan dimasukkan kembali ke kotak suara. "Ada pihak yang sudah mengetahui hasil perhitungan di TPS sehingga karena tidak puas maka ada ancaman misalnya perampasan atau pemusnahan logistik Pemilu yang diangkut petugas. Hal ini sering terjadi di daerah tertentu dimana logistik diambil paksa apalagi jika petugas dari desa mengembalikan logistik secara manual dengan dipikul," ujar Kapolda NTT.
Kemungkinan ini akan besar apabila angka hasil di TPS sudah mempengaruhi hasil sehingga akan ada upaya merusak alat bukti yang ada untuk kepentingan pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Oleh karena itu, simulasi Sispamkota menunjukkan langkah antisipasi polisi soal kemungkinan terburuk yang terjadi pada proses Pilkada sejak pendaftaran hingga kampanye dan pencoblosan serta pengiriman logistik.
"Segala potensi sudah diantisipasi dengan cara komprehensif. Langkah antisipasi sudah dilakukan terutama oleh intelijen terkait data dil lapangan yang diolah dan dievakuasi berkala dan dilaporkan ke pemangku kepentingan dan pimpinan dan dilakukan antisipasi sedini mungkin sehingga informasi tidak berkembang menjadi aksi nyata.
Simulasi Sispamkota diikuti anggota Polri, TNI, Satpol PP, Linnmas serta stakeholder terkait.
Pemilu sendiri diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 sehingga dalam tahun 2024 digelar pula Pilkada serentak yang diatur dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pilkada tahun 2024.
Peragaan simulasi merupakan peragaan tugas mengamankan tahapan Pilkada agar berjalan lancar, aman dan tertib.
Simulasi diawali dengan patroli kepolisian bersama TNI dan mitra Kamtibmas guna menjamin situasi tetap aman dan kondusif.
Saat patroli, petugas keamanan menemukan orang mabuk sehingga dilakukan pembinaan agar tidak mengganggu masyarakat. Mereka yang melakukan perlawanan diberikan tindakan tegas.
Dalam simulasi juga ditampilkan kegiatan kampanye pasangan calon diawali dengan proses sterilisasi oleh aparat oleh Jibom dari Brimob.
Saat calon kepala daerah melakukan kampanye, ada yang melakukan penyerangan terhadap calon kepala daerah sehingga petugas langsung bergerak cepat mengamankan calon kepala daerah dan melumpuhkan pelaku penyerangan.
Untuk menghindari sabotase terhadap distribusi logistik Pemilu maka Polri dan TNI serta Linmas mengawal dan menjaga logistik hingga tiba ke tempat tujuan.
Setiap tahapan dan potensi kerawanan diperagakan hingga tahapan Pilkada pun dipastikan terjamin aman dan kondusif.
Polisi pun menampilkan aksi mereka meredam pengunjuk rasa dan tindakan anarkis warga yang protes terhadap hasil pemilihan. Upaya menghalau massa secara persuasif maupun secara tegas juga ditampilkan termasuk langkah antisipasi pihak kepolisian saat adanya tindakan anarkis massa.
Kapolda pun berterima kasih kepada anggota Polri dan TNI serta unsur terkait yang terlihat dalam simulasi tersebut dan menilai kalau anggota Polri dan TNI sudah memahami tugas dengan baik.
Kapolda berpesan agar anggota tetap menjaga kesehatan dan mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga Pilkada bisa berjalan aman dan kondusif dan terpilih pemimpin yang sesuai harapan dan pilihan masyarakat.