digtara.com - 121 hari kedepan, Polda NTT gelar operasi Mantap Praja Turangga 2024 pengamanan Pilkada serentak.
Operasi ini terhitung mulai tanggal 27 Agustus hingga 25 Desember 2024.
Operasi mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dengan kegiatan deteksi/intelijen dan penegakan hukum sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah provinsi NTT.
Operasi Mantap Praja Turangga 2024 selama 121 hari ini melibatkan 6.014 personil Polda NTT dan Polres jajaran.
Ada pula 486 personil Brimob Polda NTT serta 28.876 personil Linmas untuk mengamankan 9.714 TPS yang tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi NTT.
Kegiatan diawali dengan apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Turangga 2024 pengamanan Pilkada serentak 2024 di wilayah hukum Polda NTT pada Senin (26/8/2024).
Apel di lapangan Polda NTT dipimpin Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan anggota TNI, Polri dan Satpol PP.
Kapolda NTT menyebutkan kalau apel gelar pasukan untuk mengecek kesiapan personil dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan dan diharapkan semua perencanaan yang sudah disiapkan berjalan optimal guna mensukseskan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah provinsi NTT.
Disebutkan kalau Pilkada serentak 2024 merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Pilkada juga adalah sarana demokratis untuk menyampaikan aspirasi rakyat guna membentuk sistem negara yang legitimate dan berkedaulatan rakyat," ujar Kapolda NTT.
Polri pun berkewajiban mengawal, menjaga dan mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024 melalui manajemen keamanan yang terpadu dan komperhensif dan memperkokoh kerjasama dengan KPU dan Bawaslu, TNI dan masyarakat serta mitra keamanan lainnya.
Kapolda menyebut berbagai potensi kerawanan yang perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata dan dapat menghambat Pilkada 2024.
Berbagai potensi kerawanan pada setiap tahapan berupa pelanggaran tindak pidana Pilkada maupun tindak pidana umum yang harus dikelola Polri, Kejaksaan dan Bawaslu secara profesional, transparan dan akuntabel.
Kapolda minta kepada seluruh pimpinan Satker agar meningkatkan kemampuan personil serta memberikan kelengkapan yang memadai dalam menghadapi potensi ancaman dalam Pilkada 2024.
Kapolda dan Danrem 161/Wirasakti bersama Kasat Pol PP Provinsi NTT serta ketua KPU NTT, Jemris Fointuna meninjau dan memeriksa seluruh perlengkapan dan kendaraan dinas Polri yang menunjang pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024.
Kapolda pun memastikan seluruh sarana dan prasarana Polri sudah siap dan siaga mengamankan seluruh tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024 hingga pelaksanaan pelantikan calon terpilih pada akhir Desember 2024 mendatang.