digtara.com - Direktur Intelkam Polda NTT, Kombes Pol Surisman bersilaturami dengan kelompok Cipayung Kota Kupang, Rabu (11/9/2024).
Silaturahmi ini diadakan di Rumah Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
Pertemuan dihadiri Ps Kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda NTT, AKP Yohny F. Makandolu serta Ketua GMKI Cabang Kupanylg, Flotit Tae, Ketua GMNI, Johanis Klau, Ketua PMII, Abdul Latif Wutun, Ketua HMI, Muhammad Ali Paokuma, dan perwakilan PMKRI Novri.
Direktur Intelkam Polda NTT menekankan pentingnya selektivitas dalam menyikapi informasi yang beredar di masyarakat, terutama menjelang Pilkada 2024.
"Sebagai mahasiswa, diharapkan kalian dapat menyaring informasi dengan bijak untuk menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Dir Intelkam.
Kombes Pol Surisman juga menyampaikan harapannya agar Rumah Kebangsaan dimanfaatkan untuk ide-ide positif.
Ia mendorong mahasiswa untuk tidak ragu dalam berkolaborasi dan memberikan saran guna menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi Provinsi NTT.
Ketua GMKI Cabang Kupang, Flotit Tae menyoroti pentingnya pengawasan Pilkada 2024, mengingat Provinsi NTT dinyatakan sebagai daerah rawan potensi konflik oleh Bawaslu.
Dalam rangka menyongsong Pilkada, GMKI berencana melaksanakan deklarasi pengawasan pada 21 September 2024, bertepatan dengan Car Free Day.
Flotit Tae berharap dukungan dari berbagai pihak dalam kegiatan tersebut.
Leonardus Bire, pengurus GMKI, menambahkan perlunya pemetaan daerah rawan konflik secara lebih detail untuk mengantisipasi gangguan.
Ketua GMNI Johanis Klau juga menekankan pentingnya penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu SARA dan politik uang selama Pilkada.
Ketua HMI, Muhammad Ali Paokuma mengapresiasi penyediaan Rumah Kebangsaan oleh Polda NTT sebagai wadah kolaborasi.
Ia berharap Rumah Kebangsaan tetap menjadi tempat bertukar pikiran tanpa ada pembatasan dalam menyampaikan pendapat.
Secara keseluruhan, acara ini mencerminkan semangat kolaborasi antara pihak kepolisian dan organisasi mahasiswa dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pilkada 2024.