digtara.com - Sebagai salah satu pilar demokrasi dan menangkal pemberitaan Hoax Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek)
Media Center KPU Paluta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Paluta tahun 2024 di aula Kantor
KPU Paluta, Senin (30/9/2024).
Ketua KPU Raja Dolok Harahap dalam arahannya menyampaikan bimtek yang di laksanakan bertujuan untuk menyelaraskan antara KPU dan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat guna tercapainya Pilkada yang lebih baik dan jauh dari pemberitaan yang negatif terhadap penyelenggaran Pilkada.
"Semoga dengan bimbingan teknis ini kawan - kawan dapat lebih profesional dalam penyajian pemberitaan terkait tahapan Pilkada dan jauh dari pemberitaan negatif sehingga nantinya dapat menyampaikan berita - berita yang menarik kepada calon pemilih pada Pilkada 2024 ini," ujarnya.
Senada dengan itu, Koordinator Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas Parulian Siregar, mengharapkan agar anggota media center untuk tetap menjaga netralitasnya di Pilkada serentak tahun ini, serta mematuhi aturan dan batasan - batasannya sesuai fakta integritas yang telah di sepakati bersama KPU Paluta.
"Namun Alhamdulillah hingga saat ini belum ada yang menyalahi dan teguran yang kita terima dari KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait kinerja rekan - rekan Media Center," ungkap Parulian.
Sementara itu nasumber Yusran Harahap dan Lidyawati Harahap yang sama sama anggota KPU periode 2018 - 2023, mengatakan peran media center adalah menyajikan berita - berita menarik terkait proses penyelenggaraan Pilkada dengan mengutamakan berita yang berimbang sesuai fakta, independen dan berintegritas serta dapat menyangkal seluruh berita hoaks.
"Pilkada bisa diartikan adalah ajang perebutan kekuasaan secara legal dan diharapkan adanya peran media center yang harus objektif," papar Lidyawati Harahap.
Media center juga harus dapat berperan aktif dan secara rinci menyampaikan berbagai informasi dalam proses tahapan Pilkada serentak 2024, termasuk meluruskan tentang berbagai isu - isu yang berkembang sesuai UU nomor 32 tahun 2022 tentang penyiaran dan juga terkait peran media di Pilkada ataupun Pemilu yang tidak provokatif serta tidak mencampur adukkan antara fakta dan opini sesuai aturan dasar pembentukan media center KPU yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017.