digtara.com - Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun people smuggling tetap menjadi fokus bagi aparat keamanan di
Polda NTT dan Polres jajaran.
Selama tahun 2024, Polda NTT menangani 16 kasus TPPO. Dari 16 kasus yang ditangani ini, 10 kasus sudah P21 dan diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan dan sudah disidangkan. sementara 6 kasus lainnya dalam tahapan penyidikan.
Direktur Reskrimum Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi dalam penjelasannya di Polda NTT, Kamis (26/12/2024) mengaku kalau pihaknya menangani secara serius kasus TPPO yang ada.
"Terkait dengan praktik TPPO ini pada tahun ini ada 16 kasus yang kami tangani dan sudah proses hukum terhadap sejumlah tersangka," ujar Kombes Patar Silalahi.
Dalam kasus TPPO ini, penyidik Direktorat Reskrimum Polda NTT telah menetapkan delapan tersangka. Dari jumlah ini ada 39 orang warga NTT menjadi korban kasus TPPO.
Mantan Kapolres Alor, Polda NTT ini mengakui kalau pelaku kasus TPPO ini melancarkan aksi mereka dengan merekrut pada korban untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan janji upah besar.
Polda NTT pun berkomitmen untuk menuntaskan setiap kasus TPPO dan memproses para pelaku hingga disidangkan.
"Kami berkomitmen untuk menindak pelaku TPPO dengan penegakan hukum yang tegas, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap jaringan perdagangan orang yang seringkali melibatkan sindikat internasional," tandas mantan Wadir Resnarkoba Polda NTT.
Hal ini diakui Kombes Patar Silalahi sebagai bentuk mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Mantan Kabag Dalpers Biro SDM Polda HTT ini juga menyebutkan kalau selama tahun 2024, Polda NTT menangani tiga kasus people smuggling atau penyelundupan orang. Para korban itu berasal dari China dan Bangladesh.
"Jadi untuk people smuggling ada tiga kasus yang kami tangani selama ini," tandas mantan Wadir Reskrimsus Polda Sumatera Utara ini.