digtara.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) sedang mempersiapkan 20 ribu unit rumah subsidi khusus untuk guru.
Program ini merupakan bagian dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk segera direalisasikan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait alias Ara, menegaskan bahwa guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa merupakan prioritas dalam program ini.
Ara menyatakan bahwa masih banyak guru di Indonesia yang belum memiliki rumah, sehingga program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi para pendidik.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Ara akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu'ti, guna mengumpulkan data guru yang menjadi target program, termasuk menentukan wilayah pembangunan rumah subsidi tersebut.
Rapat koordinasi antara Menteri PKP dan Menteri Dikdasmen rencananya akan dilaksanakan pada 20 Maret mendatang.
Ara menekankan pentingnya data yang akurat, termasuk nama dan alamat guru yang membutuhkan, agar program ini dapat berjalan efektif.
Program pembangunan rumah subsidi ini akan melibatkan tiga lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Dikdasmen, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera).
Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan Nota Kesepahaman (MoU) antara para menteri dan Kepala BPS untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.
Diharapkan, program ini tidak hanya memberikan hunian yang layak bagi guru, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dengan memiliki tempat tinggal yang memadai, para guru diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya mendidik generasi penerus bangsa.
Disclaimer:Artikel ini merupakan kerjasama digtara.com dengan suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab suara.com.