digtara.com - Aparat Penegak Hukum (APH) di
NTT menggelar pertemuan
Criminal Justice System (CJS) di lapangan tembak Sat Brimob Polda NTT, Jumat (11/4/2025).
Kegiatan lintas sektoral ini mengusung tema "APH–CJS Provinsi NTT Siap Mendukung Asta Cita", sebagai bentuk dukungan nyata terhadap visi pembangunan nasional di bidang hukum dan keadilan.
Kegiatan ini dihadiri para pimpinan lembaga penegak hukum di NTT seperti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Zet Tadung Allo, Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiyono, Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol Totok Lisdiarto, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Pontas Efendi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Maliki, serta Wakil Kepala Kejati NTT, Ikhwan Nul Hakim.
Hadir pula para Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Lapas se-NTT.
Pertemuan tersebut dibuka Kajati NTT, Zet Tadung Allo, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kebersamaan dan komunikasi lintas lembaga dalam membangun sistem peradilan yang adil dan bermartabat.
"Keadilan tidak bisa dibangun secara sendiri-sendiri. Diperlukan kerja kolektif yang saling menguatkan, agar proses hukum berjalan cepat, tepat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Inilah semangat Criminal Justice System yang harus terus kita jaga," ujar Kajati Zet Tadung Allo.
Wakapolda NTT, Brigjen Pol. Awi Setiyono menyampaikan apresiasi atas kekompakan antar lembaga penegak hukum di NTT.
Ia menegaskan bahwa CJS bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi juga ruang kolaborasi strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara menyeluruh.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan kunci untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang profesional dan berpihak pada keadilan. Melalui pertemuan ini, kami nyatakan siap mendukung penuh Asta Cita, khususnya dalam bidang penegakan hukum," ujar Wakapolda.
Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban namun tetap serius, dengan sesi diskusi yang membahas tantangan dan solusi dalam sistem peradilan, termasuk persoalan over kapasitas lapas, tumpang tindih kewenangan, hingga perlunya percepatan digitalisasi proses hukum.
Diharapkan, kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menghadirkan sistem keadilan yang tidak hanya tegas, tapi juga humanis dan transparan di Provinsi NTT.