digtara.com - Polres Manggarai Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 59.865.01 di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pekan lalu.
Sidak ini sebagai respons keluhan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang seharusnya diperuntukkan bagi para nelayan.
Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya menyatakan sidak dilakukan untuk memastikan langsung apakah pengisian BBM di SPBUN tersebut sesuai aturan.
"Menindaklanjuti keluhan para nelayan, kami langsung menggelar sidak untuk memastikan praktik pengisian BBM berjalan sesuai ketentuan," ujarnya pada Selasa (22/4/2025).
Dalam Sidak tersebut, polisi mengecek dokumen kelengkapan pembelian BBM bersubsidi.
Sesuai ketentuan, pembelian solar subsidi harus disertai surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai bukti legalitas penggunaan untuk kepentingan nelayan.
Hasil pemeriksaan mengungkap adanya sejumlah pelanggaran.
"Kami temukan ada masyarakat yang menggunakan surat rekomendasi atas nama orang lain, bahkan ada yang menggunakan surat kuasa," beber AKP Lufthi.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Manggarai Barat memanggil berbagai pihak terkait, termasuk pengelola SPBUN, para pemegang surat rekomendasi, dan perwakilan dari DKP.
Pihak kepolisian juga mengimbau agar pengelola SPBUN lebih ketat dalam memverifikasi dokumen pembelian.
"Kalau perlu, selalu berkomunikasi dengan instansi pemberi rekomendasi agar distribusi solar subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna," tegasnya.
Kasat Reskrim juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memindahtangankan surat rekomendasi.
Bila terbukti melanggar, sanksinya bisa berupa pencabutan surat rekomendasi hingga pidana dan denda sesuai peraturan yang berlaku.
Upaya ini diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan hak nelayan benar-benar terpenuhi.