digtara.com - Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menegaskan bahwa kegiatan
Mayday Fiesta 2025 merupakan bentuk nyata komitmen Polda NTT dalam memfasilitasi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara damai dan efektif.
Hal ini disampaikan Kapolda NTT usai kegiatan pertemuan bersama para buruh, Kamis (1/5/2025) di Mapolda NTT.
Kapolda NTT menyampaikan bahwa Mayday Fiesta bukan hanya seremoni, melainkan sebuah forum dialog terbuka yang mempertemukan para buruh dengan instansi-instansi terkait.
"kita melaksanakan Mayday Fiesta, kita satukan rekan-rekan tenaga kerja yang biasanya menyuarakan tuntutan di jalan, kita kumpulkan di sini, di Polda NTT. Kita hadirkan semua instansi yang berwenang agar bisa langsung mendengarkan dan menjawab aspirasi tersebut," ujar Kapolda.
Ia menyebutkan bahwa kehadiran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi elemen penting dalam forum ini.
"Apindo juga hadir dan berperan aktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang ada, mulai dari asuransi, BPJS, hingga persoalan dengan perusahaan. Beberapa persoalan bahkan langsung selesai di tempat," tambahnya.
Meskipun tidak semua permasalahan bisa langsung diselesaikan, Kapolda NTT menilai pendekatan ini jauh lebih solutif dan humanis ketimbang aksi demonstrasi di jalan.
"Ini bentuk pelayanan kami, agar para pekerja tidak lagi bingung ke mana harus mengadu. Kita fasilitasi, kita kawal. Silakan sampaikan aspirasi kepada instansi yang hadir di sini," tegasnya.
Menjawab persoalan yang lebih kompleks, Kapolda NTT juga mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendorong pembentukan Des Tenaga Kerja di tingkat daerah, sesuai arahan Kapolri.
"Jika permasalahan tenaga kerja sangat banyak, maka bisa diselesaikan melalui Des. Ini akan menjadi pusat penyelesaian masalah. Kalau tidak bisa juga diselesaikan, baru kita bawa ke ranah hukum," ujarnya.
Kegiatan ini disambut positif oleh para buruh dan dinilai sebagai langkah maju dalam membangun komunikasi konstruktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.