digtara.com -Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT melakukan silaturahmi dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Dr Rudi Darmoko, Rabu (3/9/2025) di Polda NTT.
Rombongan KPU NTT dipimpin Ketua KPU NTT, Jemris Fointuna, bersama para anggota KPU Provinsi NTT seperti Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Dr. Baharudin Hamzah, Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Lodowyk Frederick, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Eliaser Lomi Rihi dan Kabag Perencanaan KPU Provinsi NTT, Meilan Hege
Kapolda didampingi Direktur Intelkam, Direktur Reskrimum dan Kabid Humas.
Ketua KPU NTT menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Polda NTT pada setiap tahapan pemilu dan pilkada.
Menurutnya, kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi di NTT tidak lepas dari peran aktif aparat keamanan.
"KPU NTT mengucapkan terima kasih karena tahapan pemilu dan pilkada sebelumnya berjalan aman dan lancar berkat sinergi yang baik dengan kepolisian," kata Jemris.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa Kapolda NTT Irjen Pol Dr Rudi Darmoko menilai sinergi yang telah terjalin sejak 2022 hingga kini merupakan prestasi luar biasa.
"Bapak Kapolda berharap kekompakan, komunikasi, dan sinergi yang telah terbangun terus dijaga. Beliau menegaskan Polda NTT siap mendukung KPU di setiap agenda kepemiluan agar situasi di NTT tetap kondusif," ujar Kombes Henry.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai tantangan yang pernah muncul, mulai dari pendistribusian logistik ke daerah terpencil, faktor cuaca, hingga potensi gejolak sosial.
"Seluruh persoalan itu bisa diatasi karena ada komunikasi yang baik lintas lembaga. Bahkan persoalan hukum yang sempat masuk ke Mahkamah Konstitusi, seperti Pilkada Belu, juga terselesaikan dengan baik melalui jalur konstitusional," jelas Kombes Henry.
KPU NTT juga menekankan pentingnya validasi data pemilih, termasuk pemilih pemula dan kelompok khusus seperti pensiunan Polri.
Dukungan Dukcapil dengan sistem elektronik sangat membantu mengurangi persoalan kependudukan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki KTP.
"Pendataan yang valid adalah kunci untuk menjamin hak pilih seluruh masyarakat. Dengan dukungan aparat keamanan dan sinergi lintas lembaga, setiap tahapan kepemiluan bisa berjalan dengan baik," tandas Kombes Henry.