digtara.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan aliran dana korupsi pengadaan iklan Bank BJB (BJB) yang disebut-sebut dipakai mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), untuk pembiayaan Pilkada Jakarta 2024.
Plh Direktur Penyidikan KPK, Asep, menyatakan pihaknya sedang mendalami indikasi bahwa RK menerima aliran dana dari kasus tersebut.
"Sedang kami dalami (aliran dana ke Pilkada Jakarta)," kata Asep kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).
Dugaan Aliran Dana
Sejauh ini, KPK menduga sebagian uang hasil korupsi digunakan untuk membeli mobil Mercedes Benz milik Presiden Ketiga BJ Habibie serta mengalir ke selebgram Lisa Mariana, yang santer disebut dekat dengan RK.
KPK telah memeriksa putra BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, dan Lisa Mariana, sebelum nantinya memanggil RK.
"Ini juga sedang kami dalami ke mana lagi, digunakan untuk apa lagi, termasuk apakah digunakan untuk kegiatan politik," ujar Asep.
Kasus Korupsi Iklan BJB
Perkara ini bermula dari dugaan korupsi pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) periode 2021–2023.
KPK menetapkan mantan Dirut BJB, Yuddy Renaldi, sebagai tersangka utama bersama sejumlah pejabat bank dan pengendali agensi periklanan. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp222 miliar dari dana Rp409 miliar yang disiapkan BJB untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online.
Dana tersebut diduga dipakai sebagai dana nonbudgeter yang kemudian dialirkan melalui enam perusahaan agensi iklan.
"Yang sejak awal disetujui oleh YR (Yuddy Renaldi) selaku Dirut, bersama-sama dengan WH (Widi Hartono), untuk bekerja sama dengan enam agensi tersebut," jelas Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo.
Geledah Rumah Ridwan Kamil
Dalam penyidikan, KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025. Dari sana, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini.
Selain rumah RK, Kantor Pusat BJB di Bandung juga menjadi sasaran penggeledahan.
Status Ridwan Kamil
Meski rumahnya sudah digeledah dan namanya kerap disebut, hingga kini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik, apalagi terkait dugaan penggunaannya untuk keperluan politik di Pilkada Jakarta 2024, di mana Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerjasama digtara.com dengan suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab suara.com.