digtara.com -Pengadilan Negeri Kupang mengagendakan sidang terhadap dua terdakwa kasus kekerasan seksual pada anak pada Selasa (21/10/2025).
Dua terdakwa yang akan menjalani
putusan masing-masing Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja alias Fajar alias Andi (mantan Kapolres Ngada) dan Stefani Heidi Doko Rehi alias Fani, seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang didakwa terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Polisi pun siaga melakukan pengamanan sidang. Di luar ruang sidang aliansi masyarakat sipil menggelar aksi damai.
Sebanyak 78 orang anggota polisi dari Polresta Kupang Kota dan Polsek Kota Raja siaga mengamankan proses sidang.
Baca Juga: Sukses Ungkap Sejumlah Kasus Besar, Kapolresta Kupang Kota Ingatkan Anggota Soal Commander Wish Kapolda NTT Pengamanan dipimpin Kabag Ops
Polresta Kupang Kota, AKP Messakh Hetharian dan Kapolsek Kota Raja, AKP Frids Mada.
Anggota polisi siaga di sekitar gedung pengadilan negeri Kupang. Sebagian anggota mengatur arus lalu lintas di depan jalan kantor pengadilan Negeri Kupang.
Sidang yang berlangsung tertutup itu dipimpin hakim ketua Anak Agung Gde Agung Parnata yang juga Wakil Ketua PN Kupang.
Dia didampingi dua hakim anggota Putu Dima Indra dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto.
Sidang dengan terdakwa Fani dan Fajar masing-masing digelar terpisah
Tim JPU terdiri dari Arwin Adinata, Kadek Widiantari, Samsu Jusnan Efendi Banu dan Sunoto.
Baca Juga: Pasca Putusan Nanti, Elemen Masyarakat Sipil di Kupang-NTT Usul Terdakwa Fajar Ditahan di Lapas Nusakambangan Kejati NTT menuntut 12 tahun penjara untuk Stefani Heidi Doko Rehi dalam kasus kekerasan seksual dan TPPO.
Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi (alternatif kumulatif).
Dakwaan kesatu yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sementara itu, dakwaan kedua yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dari hasil pemeriksaan, JPU menegaskan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam kedua pasal dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun terhadap terdakwa Fani dengan dikurangi masa tahanan.
Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.
Baca Juga: Ketua PN Kupang Pastikan Mantan Kapolres Ngada Diberi Putusan Maksimal
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan digunakan untuk kepentingan per
sidangan atas terdakwa lain bernama Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja.
Sementara itu, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.
Jaksa turut memaparkan sejumlah hal yang memberatkan dalam perkara ini. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma mendalam bagi anak korban berinisial IS (6 tahun).
Tindakan terdakwa juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan kecil.
Lebih jauh, perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.
Adapun hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa masih berusia muda, sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya.
JPU menuntut terdakwa Fajar dijatuhkan pidana penjara selama 20 tahun serta pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000 subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan.
Membayar restitusi sebesar Rp359.162.000 sesuai hasil penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan rincian anak korban IS sebesar Rp 34.645.000.
Baca Juga: Sukses Ungkap Sejumlah Kasus Besar, Kapolresta Kupang Kota Ingatkan Anggota Soal Commander Wish Kapolda NTT Anak korban MAN sebesar Rp 159.416.000. Anak korban WAF sebesar Rp 165.101.000.
Barang bukti berupa pakaian, handphone, laptop, serta rekaman video dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang-barang milik korban dikembalikan.
Hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan penyesalan.
Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi anak korban.
Kasus ini menjadi viral di media sosial, menimbulkan keresahan masyarakat luas.
Sebagai aparat penegak hukum, terdakwa seharusnya menjadi teladan, namun justru mencoreng nama baik institusi.Perbuatan terdakwa merusak citra Polri dan bangsa di mata internasional.
Baca Juga: Pasca Putusan Nanti, Elemen Masyarakat Sipil di Kupang-NTT Usul Terdakwa Fajar Ditahan di Lapas Nusakambangan Tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak. Hal yang meringankan: tidak ada.