digtara.com -Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan tengah melakukan penertiban besar-besaran terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak kawasan konservasi dalam delineasi IKN. Aksi ini dilakukan setelah temuan kerusakan hutan yang sangat luas akibat penambangan tanpa izin.
Berdasarkan data Otorita
IKN, total luasan bukaan tambang di kawasan
IKN mencapai 19.729,72 hektare, dengan tambang ilegal mencapai 4.236,69 hektare. Aktivitas liar tersebut disebut mempercepat deforestasi dan mengancam target
IKN sebagai kota
hutan dengan tutupan hijau 65 persen.
Basuki: Penertiban Menjadi Fokus Utama
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban kawasan hutan IKN kini menjadi fokus utama pemerintah. Ia menyebut pengawasan dilakukan bersama TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok pegiat lingkungan.
Baca Juga: Kemenhut Buru Mafia Kayu di Balik Banjir Sumatera, Modus Illegal Logging Kian Canggih "Operasi bersama Satgas dari berbagai unsur terus berjalan sepanjang tahun," ujar Basuki, Jumat (12/12/2025).
Otorita mencatat, pada 2023 terdapat tiga kasus yang sudah masuk tahap P21 dan 12 kasus lainnya masih dalam penyelidikan terkait aktivitas tambang ilegal di kawasan IKN.
Tambang Ilegal di Bukit Soeharto Ditindak
Salah satu operasi terbaru adalah penindakan tambang ilegal di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, bekerja sama dengan Bareskrim Polri.
Dalam operasi tersebut, petugas menyita:
Baca Juga: Warga Ngada Ditemukan Meninggal Dalam Hutan 351 kontainer batu bara hasil tambang ilegal248 kontainer ditemukan di Surabaya103 kontainer ditemukan di Balikpapan dan Samarinda13 unit alat berat5 orang ditetapkan sebagai tersangka"Di Bukit Soeharto kita sudah menutup beberapa illegal mining di situ," kata Basuki.
Instruksi Langsung Presiden
Basuki menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden, dengan tujuan menghentikan seluruh aktivitas yang merusak lingkungan di sekitar IKN dan menjaga kualitas ekologi jangka panjang.
"Jadi kita bekerja perintah Presiden sudah begitu, kita akan tegas betul itu," tegas Basuki.