digtara.com - Hari Alexander Riwu Kaho (HARK), mantan Direktur Utama (Dirut) Bank NTT ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi Medium Term Note (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang merugikan keuangan negara Rp 50 miliar.
Alex pun langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT, Jumat (12/12).
Ia ditahan selama 20 hari kedepan mulai 12 Desember 2025 hingga 31 Desember 2025, di Rutan Klas IIB Kupang.
Kajati NTT, Roch Adi Wibowo, dalam keterangannya menjelaskan bahwa hingga tahap penyidikan ini, penyidik telah memeriksa 73 saksi dan menetapkan lima orang tersangka, termasuk Alex yang pada tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury Bank NTT.
Baca Juga: Kasus Korupsi Kredit Bermasalah di Bank NTT 'Makan Korban', Mantan Kadiv dan Kasubdiv Kredit Jadi Tersangka Kasus ini bermula dari pembelian produk MTN PT SNP senilai Rp50 miliar pada Maret 2018.
Kejati menilai proses investasi dilakukan tanpa uji tuntas (due diligence) dan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam SOP Bank NTT.
Kajati membeberkan bahwa pada 6 Maret 2018, Divisi Treasury Bank NTT mengeluarkan telaahan yang disetujui tersangka tanpa analisis memadai atas kondisi keuangan PT SNP.
Padahal, rating PT PEFINDO terhadap PT SNP saat itu berada pada level idA (single A), sehingga risiko gagal bayar seharusnya menjadi perhatian utama.
"Tersangka menyetujui pembelian MTN tanpa due diligence, tidak menerapkan manajemen risiko, dan mengabaikan SOP Bank NTT," ujar Kajati pada Jumat petang.
Alex bahkan menandatangani Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN VI SNP Tahap I senilai Rp50 miliar dengan kupon bunga 10,5 persen.
Baca Juga: Wakajati NTT dan Kajari Kupang Pantau Pelimpahan Mantan Kapolres Ngada ke Kejari Kota Kupang Dokumen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PT MNC Sekuritas melalui penerbitan Trade Confirmation pada 14 Maret 2018.
Dana Rp 50 miliar tersebut akhirnya ditransfer Bank NTT ke rekening PT MNC Sekuritas pada 22 Maret 2018.
Kejati juga menemukan adanya aliran fee ilegal yang dinilai sebagai keuntungan tidak wajar antara pejabat PT SNP dan PT MNC Sekuritas.
Fee tersebut disalurkan melalui rekening PT Tunas Tri Artha seolah-olah sebagai selling agent.
Rinciannya tersangka inisial AI menerima Rp 1 miliar, tersangka AE menerima Rp 2.832.500.000, BRS yang masuk DPO menerima Rp 1.225.000.000.
Sementara PT SNP sendiri disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp 44,08 miliar dari transaksi tersebut.
Pada tahun 2020, PT SNP gagal membayar kupon sebanyak delapan kali dan tidak mampu melunasi kewajiban saat jatuh tempo.
Baca Juga: Kasus Korupsi Kredit Bermasalah di Bank NTT 'Makan Korban', Mantan Kadiv dan Kasubdiv Kredit Jadi Tersangka PT SNP juga terbukti menggunakan data keuangan tidak benar dalam dokumen penerbitan MTN.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI tanggal 27 Oktober 2025, disimpulkan bahwa investasi MTN ini menyebabkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 50 miliar (total loss)
Tersangka, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.