digtara.com -Ratusan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ende serta warga masyarakat Ndao melakukan aksi unjuk rasa besar- besaran di halaman Kantor Bupati Ende pada Kamis (26/3/2026).
Aksi damai ini dipicu oleh rencana Pemerintah Kabupaten
Ende yang akan melakukan penggusuran bangunan di sepanjang pesisir pantai mulai dari kawasan Kota Raja hingga Ndao Kelurahan Kota Ratu.
Suasana di halaman kantor Bupati sempat riuh saat massa aksi mulai membentangkan spanduk bernada protes.
Beberapa tulisan yang mencolok di antaranya: "Pajak Mencekik Rakyat Menjerit", "Bapak Bupati, Kami Bukan Warga Liar", dan "Relokasi Jangan Bunuh Masyarakat".
Baca Juga: Ayah ke Sumba Dan Ibu Jadi PMI Di Malaysia, Siswi SMP Di Ende-NTT Ditemukan Meninggal Dunia Koordinator Aksi Longginus Kota Setu, dalam orasinya menegaskan bahwa kebijakan penggusuran ini sangat diskriminatif dan mengancam sumber penghidupan rakyat kecil yang sudah puluhan tahun menetap di pesisir pantai.
"Kami mendesak pemerintah untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan malah membuat kebijakan yang mengusir rakyat dari rumah mereka sendiri. Kami menawarkan solusi penataan pemukiman, bukan penggusuran paksa!" tegas Longginus di hadapan massa.
Massa aksi diterima oleh Penjabat (Pj) Sekda Ende, Gabriel Dala didampingi Sekretaris Satpol PP, Ibrahim.
Di hadapan para
demonstran, pemerintah menampung lima poin tuntutan utama, termasuk desakan agar penyelesaian masalah ini dilakukan secara transparan tanpa menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Aparat keamanan dari Polres Ende yang dipimpin Kabag Ops, AKP Amrin, bersama personel Koramil 1602-01/Ende dan Satpol PP bersiaga penuh di lokasi yang terus melakukan pengawalan orasi dan aksi damai tersebut.
Baca Juga: Polres Ende Musnahkan Puluhan Knalpot Brong Meskipun tensi sempat meningkat saat orasi berlangsung aksi tetap berjalan tertib.
"Pengamanan dilakukan secara humanis. Kami memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga, sementara situasi keamanan kantor pemerintahan tetap kondusif," ujar Kabag Ops Polres Ende, AKP Amrin.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah daerah.
Namun, para aktivis mahasiswa dan warga Ndao berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga ada keputusan yang benar-benar memihak kepada keadilan rakyat kecil di pesisir pantai Ndao.