digtara.com -Direktur Res PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Dr Nova Irone Surentu dan jajaran terus membangun sinergitas dalam penanganan kasus PPA dam TPPO di Provinsi NTT.
Berbagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (
TPPO) dan tindak pidana perdagangan anak (TPPA) di Provinsi NTT makin diperkuat melalui audiensi jajaran Polda NTT dan Pemerintah Provinsi NTT di kantor
Gubernur NTT, Kamis (16/4/2026) petang.
Audiens dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Asti Laka Lena, Direktur PPA PPO Polda NTT, Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu beserta jajaran, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTT, drg. Lien Adriany serta perwakilan UPTD PPA Provinsi NTT.
Saat paparan awal, ketua TP PKK NTT menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Baca Juga: Masyarakat Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO Ia juga menyampaikan rencana program edukasi di sekolah-sekolah serta pengawasan penggunaan handphone oleh anak-anak melalui pendekatan persuasif dan persetujuan orang tua.
Direktur Res PPA dan PPO Polda NTT menyampaikan kondisi terkini terkait jumlah kasus dan tahanan yang ditangani.
Ia juga menegaskan komitmen institusinya dalam menekan angka TPPO dan TPPA di wilayah NTT.
Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Polda NTT dan Pemprov NTT dalam implementasi program Kampung BEKAPAN serta target zero
TPPO.
Ia juga menyoroti maraknya penyalahgunaan aplikasi MiChat yang dinilai menjadi salah satu media yang berpotensi dimanfaatkan dalam praktik TPPO.
"Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT untuk langkah strategis, termasuk rencana pemblokiran aplikasi yang disalahgunakan seperti MiChat, karena banyak korban TPPO dan TPPA berawal dari sana," tegas Kombes Nova.
Baca Juga: Polda NTT Serahkan Tersangka TPPO Ke Kejaksaan Negeri TTS, Tersangka Dititipkan ke Rutan Kelas IIB Soe Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya preventif seperti razia di tempat hiburan malam, khususnya pub-pub di wilayah NTT, dengan memeriksa kontrak kerja dan identitas pekerja guna mencegah praktik perdagangan orang.
Direktur PPA PPO Polda NTT juga menyoroti kendala yang masih dihadapi, seperti belum tersedianya layanan visum psikiatrikum di NTT serta keterbatasan akses pengawasan di titik-titik strategis keberangkatan.
"Kami membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, psikolog, hingga peran orang tua, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak NTT," tambah Kombes Nova.
Menanggapi hal tersebut,
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan bahwa penanganan
TPPO tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan.
"Ada dua aspek utama yang harus diperkuat, yaitu keluarga dan pendidikan. Keluarga adalah fondasi utama, sedangkan pendidikan harus seimbang antara intelektual dan pembentukan karakter, termasuk pendidikan agama," ujar Gubernur.
Pemerintah mendorong pembentukan program PJPMI (Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk memastikan masyarakat NTT yang bekerja ke luar negeri memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.
Dalam diskusi tersebut dibahas pentingnya penertiban administrasi kependudukan, pengawasan terhadap perusahaan luar negeri, serta penguatan sistem di pintu keluar seperti bandara dan pelabuhan guna menekan praktik TPPO.
Baca Juga: Masyarakat Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO Dukungan penuh terhadap langkah-langkah tersebut juga disampaikan Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra.
"Bapak Kapolda NTT menegaskan komitmen Polda NTT dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya korban TPPO dan TPPA," ujar Kabid Humas.
Salah satu bentuk nyata adalah peresmian "Rumah Bahagia" sebagai pusat layanan terapi psikologis gratis bagi korban, serta program "Polwan Mengajar" untuk edukasi hukum sejak dini.