digtara.com -Penertiban bangunan di atas lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Ende pada Senin (4/5/2026) sempat ricuh.
Aksi penghadangan dan ketegangan mewarnai penertiban aset milik Pemda Ende yang terletak di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah pada Senin pagi.
Lahan seluas 75 meter persegi yang diatasnya berdiri rumah semi permanen milik warga telah resmi dikosongkan.
Aparat keamanan dari TNI, Polres Ende dan Satpol PP Kabupaten Ende siaga di lokasi penertiban.
Baca Juga: Keluar Dari SPBU, Polisi di Ende Amankan Pick Up Bermuatan Ratusan Liter BBM Ilegal Dalam apel persiapan TNI-Polri, Pol PP dan unsur lainya, Wakapolres Ende, Kompol Ahmad yang memimpin pengamanan menginstruksikan kepada personel pengamanan agar harus mengedepankan sikap humanis.
Meskipun penertiban merupakan tindakan tegas atas dasar surat permintaan dari Pemda, keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
"Saya tidak mau ada bentrokan, saya tidak mau ada benturan. Mari kita laksanakan tugas ini secara tegas dan humanis," tegasnya.
Bagi pihak yang keberatan atau ingin komplain disarankan agar dilakukan sesuai jalur hukum yang ada.
"Tim kuasa hukum Pemda sudah siap untuk berkoordinasi dengan baik," tambah Kompol Ahmad.
Operasi ini melibatkan pembagian tugas yang spesifik sesuai dengan fungsi masing-masing instansi.
Baca Juga: Dua Anggota Polres Ende Di-PTDH Pihak Pemda bertanggung jawab penuh atas status kepemilikan aset dan administrasi.
TNI-Polri berperan sebagai unsur pengamanan guna memastikan seluruh proses berjalan kondusif.
Sementara tim hukum dari Pemda disiagakan untuk melayani komunikasi, keluhan, maupun gugatan dari pihak-pihak yang merasa keberatan.
Pemerintah menyadari bahwa langkah penertiban ini berpotensi memicu reaksi dari warga atau pihak yang terdampak.
Oleh karena itu, Pemda telah menyiapkan tim hukum khusus bagi siapa saja yang ingin menyampaikan keberatan atau melakukan gugatan secara legal.
Ketegangan sempat memuncak ketika pemilik rumah, Robert Ruddy De Hoog bersama massa dari PMKRI Cabang Ende dan perwakilan Provinsial SVD melakukan penghadangan di depan bangunan.
Baca Juga: Kapolda NTT Resmikan Mako Satpolairud Polres Ende
Pihak penghadang menuntut adanya mediasi lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan pihak Provinsial SVD sebelum pembongkaran dilakukan.
Perdebatan sengit pun tak terhindarkan antara kuasa hukum Pemda dengan pihak pemilik rumah di tengah kawalan ketat petugas.
Di tengah situasi yang memanas, Wakapolres Ende, Kompol Ahmad mengambil langkah persuasif.
Wakapolres Ense turun menemui massa dan memberikan imbauan tegas namun tetap santun dan humanis.
"Jika merasa ada langkah pemerintah yang dianggap salah secara regulasi, silakan tempuh jalur hukum yang berlaku di negara kita. Mari kita kedepankan aturan tanpa perlu ada benturan fisik," ujar Kompol Ahmad di hadapan massa.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, pemilik rumah dan massa pendamping akhirnya melunak dan menerima proses penertiban.
Baca Juga: Keluar Dari SPBU, Polisi di Ende Amankan Pick Up Bermuatan Ratusan Liter BBM Ilegal Setelah kesepakatan tercapai, personel
Satpol PP segera membantu proses pengosongan barang-barang mili Robert.
Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi kooperatif.
Satu unit alat berat jenis eksavator dikerahkan untuk meratakan bangunan semi permanen tersebut sesuai dengan sertifikat nomor: 24.08.07.04.4.00020 tahun 2002.
proses ini dipantau unsur pimpinan daerah, mulai dari Danpos AU, Danlanal, Danki Brimob, hingga jajaran Camat dan lurah setempat.