digtara.com -Pengadilan Negeri Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menuntut YN (62) dengan hukuman 19 tahun penjara.
YN merupakan terdakwa kejahatan seksual atas lima orang anak yang disetubuhi beberapa waktu lalu.
Sidang kasus ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Selasa, 12 Mei 2026.
Sidang kali ini dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disampaikan jaksa Aditya W Wiratama.
Jaksa menuntut terdakwa YN dengan ancaman 19 tahun penjara namun tidwk memasukkan soal restitusi.
Jaksa menilai YN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat (4) jo pasal 127 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo UU Nomor 1 tahu 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Baca Juga: IRT di Kupang Dianiaya Suami Dengan Parang Hingga Luka Serius
JPU Aditya W Wiratama dalam tuntutan menyatakan tidak menemukan adanya alasan yang meringankan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembebasan.
Terdakwa, urai jaksa harus mempertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan tersebut dan harus dijatuhi hukuman pidana.
Dalam dakwaannya, JPU mengatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan psikis dan trauma yang mendalam bagi anak korban dan keluarganya
Perbuatan terdakwa juga dinilai JPU tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak.
Selain itu, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih dalam lingkup keluarga dekat.
Pertimbangan tersebut merupakan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
Sedangkan hal yang.meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum.
Jaksa penuntut umum Aditya W Wiratama dalam tuntutannya menguraikan bahwa dalam proses persidangan para korban telah diberitahukan haknya untuk mengajukan restitusi.
Para korban telah mengajukan permohonan restitusi melalui surat permohonan restitusi dari Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarkat Sipil (LAKMAS) Cendana Wangi-NTT nomor 04/Pid-Ank-01/LCA/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Restitusi anak korban kejahatan tindak pidana kesusilaan.
Baca Juga: Baru Tamat Sekolah, Pemuda di Kupang Diamankan Polisi Karena Diduga Hamili Siswi SMK
Berdasarkan pengajuan restitusi dari para korban tersebut, penuntut umum tidak memiliki kapasitas, keahlian maupun kewenangan untuk melakukan perhitungan restitusi secara mandiri, kata Aditywa Wirawan.
Sehingga JPU berpendapat permohonan restiusi yang diajukan para korban belum dapat dimasukkan dalam tuntutan.
Namun demikian korban atau pemohon restitusi dapat mengajukan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui pengadilan.
Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 19 Mei 2026 mendatang dengan agenda pledoi terdakwa.