digtara.com -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumatera Utara,
Bobby Nasution.
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan total anggaran pembangunan infrastruktur jalan pada 2026 mencapai Rp1.372.497.925.000.
"Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2026 ini ada sebesar Rp1.372.497.925.000. Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program Proyek Strategis Daerah (PSD) dan lainnya," ujar Chandra, Selasa (26/5/2026).
Pemprov Sumut Bangun Jalan dan Jembatan StrategisPemprov Sumut mengalokasikan dana sebesar Rp672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis melalui 52 kegiatan utama.
Anggaran tersebut digunakan untuk:
Baca Juga: Kunjungi Toko Merchandise PSMS Medan, Gubernur Bobby Dorong Peningkatan Pemasukan Klub
Pembangunan jalan sepanjang 86 kilometerPemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,91 kilometerRehabilitasi jalan sepanjang 1 kilometerPembangunan turap, talud, dan bronjong di 17 titikPembangunan jembatan sepanjang 32 meterPenggantian lantai jembatan sepanjang 25 meterPembangunan saluran drainase sepanjang 250 meterSelain itu, dukungan untuk Proyek Strategis Daerah (PSD) juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp320,2 miliar.
Program ini difokuskan pada pembangunan ruas jalan baru yang menghubungkan wilayah terisolir dan kawasan strategis dengan target pembangunan jalan sepanjang 55 kilometer melalui delapan kegiatan utama.
"Hingga saat ini jalan mantap di Sumut itu 74,12 persen atau 3.006 kilometer dan jalan yang kondisinya rusak berat dan ringan ada 25,88 persen. Untuk pembangunan jalan di Sumut ini kita lakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah," jelas Chandra.
Ia menambahkan, pada tahun ini pembangunan jalan dari program PHTC dan PSD ditargetkan mencapai total 141 kilometer.
Anggaran Pascabencana dan Kepulauan Nias
Untuk penanganan infrastruktur pascabencana, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sebesar Rp137 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk 24 kegiatan utama yang meliputi:
Pembangunan turap, talud, dan bronjong di 19 titikPembangunan jembatan sepanjang 20 meterPenggantian lantai jembatan sepanjang 30 meterRehabilitasi satu unit jembatanPembangunan tiga unit box culvertSementara itu, wilayah Kepulauan Nias juga mendapat anggaran afirmasi sebesar Rp83,875 miliar.
Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.
Dana DBH Sawit dan TKD untuk Infrastruktur
Baca Juga: Gubernur Bobby Nasution Dukung LASQI Kenalkan Nilai Islam ke Generasi Muda Lewat Seni Qasidah Pemprov Sumut juga mengalokasikan dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16,2 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer.
Selain itu, tambahan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp143 miliar disiapkan untuk pembangunan jalan sepanjang 22 kilometer serta pembangunan turap dan bronjong di dua titik.
"Kita juga mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari Dana Bagi Hasil Sawit dan tambahan dana TKD untuk mendukung pembangunan jalan dan pengendalian kawasan rawan longsor," kata Chandra.
Fokus Infrastruktur Air Bersih dan Limbah
Tak hanya fokus pada jalan dan jembatan, Dinas BMBKCK Sumut juga menjalankan program pembangunan infrastruktur dasar melalui sektor keciptakaryaan.
Salah satu program yang disiapkan yakni penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran Rp3,9 miliar.
Selain itu, Pemprov Sumut mengalokasikan dana Rp12 miliar untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Cemara dengan target tambahan kapasitas pengelolaan sebesar 100 meter kubik.