digtara.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat upaya mitigasi di sejumlah titik rawan bencana susulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga mengedepankan keselamatan masyarakat dan ketahanan wilayah dalam jangka panjang.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan lapangan Tim Satgas
PRR Aceh bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan PT Hutama Karya ke kawasan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah serta lokasi sinkhole di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (12/6/2026).
Kedua lokasi menjadi perhatian khusus karena masih menyimpan potensi risiko pascabencana. Di kawasan Enang-Enang, kerusakan jalan dan jembatan terjadi akibat longsor tebing dan banjir bandang. Sementara itu, di Pondok Balek, fenomena tanah amblas atau sinkhole masih berpotensi meluas dan mengancam lahan pertanian, akses transportasi, serta jaringan kelistrikan masyarakat.
Di kawasan Tajuk Enang-Enang, Jalan Raya Bireuen–Takengon, tepatnya pada jalur Simpang Lancang yang menghubungkan Desa Alur Cuncin dan Desa Menderak, Kecamatan Pintu Rime, akses masyarakat sempat terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan. Jalur tersebut merupakan salah satu urat nadi transportasi yang menghubungkan wilayah Gayo dengan pesisir utara Aceh serta menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Masyarakat setempat telah berinisiatif membuka akses darurat secara swadaya sehingga kendaraan masih dapat melintas secara terbatas. Namun, BPJN Aceh mengingatkan bahwa jalur tersebut masih memiliki tingkat risiko tinggi akibat kondisi tanah yang labil, medan curam, minim penerangan, serta kerusakan serius pada struktur jembatan, termasuk fondasi yang patah dan mengalami kemiringan.
Satgas PRR menilai penanganan kawasan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada kajian teknis dan geologi yang komprehensif. Pembukaan akses sementara dinilai belum cukup tanpa adanya jaminan keselamatan bagi pengguna jalan. Karena itu, koordinasi lintas instansi antara BPJN, Balai Wilayah Sungai (BWS), pemerintah daerah, dan pihak terkait terus diperkuat untuk menangani jalan, jembatan, tebing, serta aliran sungai di sekitar lokasi.
Baca Juga: Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah untuk Percepat Pemulihan Pascabencana di Aceh
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan rencana pembangunan jembatan shortcut yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada 2027. Sementara menunggu pembangunan permanen tersebut, BPJN Aceh melalui Satker Wilayah 3 telah melakukan pemeliharaan jalan alternatif guna menjaga konektivitas masyarakat menuju Takengon.
Perhatian serupa juga diberikan terhadap fenomena sinkhole di Kampung Pondok Balek. Berdasarkan data sementara BPJN, lubang amblas tersebut diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 85 meter dengan luas mencapai tiga hektare. Kejadian ini telah menyebabkan kerusakan lahan pertanian warga, ambruknya menara listrik, serta terputusnya akses jalan di sekitar lokasi.
Dalam laporan kegiatan Satgas PRR disebutkan bahwa struktur tanah di area sinkhole didominasi material bekas abu vulkanik dengan kandungan batuan yang sangat minim. Kondisi tersebut membuat lapisan bawah tanah lebih rentan terkikis, terutama saat curah hujan tinggi dan ketika terjadi aktivitas seismik.
Hasil pemantauan terbaru menunjukkan arah perkembangan sinkhole yang sebelumnya menuju hulu Sungai Peusangan kini cenderung bergerak ke arah Danau Laut Tawar. Oleh karena itu, Satgas PRR menegaskan pentingnya pemantauan harian, pemasangan dan pembaruan rambu peringatan, serta pembatasan aktivitas masyarakat di zona berbahaya guna mencegah terjadinya korban jiwa.
Melalui penguatan langkah mitigasi ini, Satgas PRR berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan beriringan dengan upaya pengurangan risiko bencana sehingga keselamatan masyarakat tetap terjaga dan pemulihan wilayah berlangsung secara berkelanjutan.