digtara.com -Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa penerimaan calon taruna dan taruni (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) di Panitia Daerah (Panda) Polda NTT melibatkan berbagai pihak sebagai pengawas eksternal.
Salah satu pihak yang dilibatkan adalah Dinas Dukcapil NTT untuk memverifikasi data administrasi kependudukan seluruh peserta.
Hal ini untuk memberikan penjelasan terkait berbagai tanggapan masyarakat yang menyoroti asal-usul peserta dan keterwakilan putra-putri daerah.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, Polda NTT menghargai seluruh masukan dan perhatian masyarakat terhadap proses rekrutmen anggota Polri.
Setiap kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian masyarakat agar Polri terus menghadirkan proses seleksi yang adil, transparan, dan melahirkan calon perwira terbaik bagi bangsa.
"Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari masyarakat. Semua aspirasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau BETAH," ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra pada Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga: Terapi USEFT Jadi Ikhtiar Kapolda NTT Jamin Kesehatan Mental Anggota dan Masyarakat
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi
Akpol dilaksanakan sesuai prinsip BeTAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta menerapkan sistem clean and clear.
Pihaknya memastikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan kemampuan dan prestasi.
Hasil seleksi pun ditentukan murni berdasarkan akumulasi nilai dari setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, CAT psikologi, akademik hingga kesamaptaan jasmani.
Seluruh proses menggunakan sistem yang objektif dan hasilnya diumumkan secara terbuka pada setiap tahapan.
"Tidak ada intervensi, tidak ada titipan, maupun perlakuan khusus kepada peserta tertentu. Kelulusan ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif sesuai peringkat nilai yang diperoleh masing-masing peserta," tegasnya.
Menanggapi isu mengenai domisili peserta, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda NTT melakukan pemeriksaan secara ketat dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan tidak terjadi manipulasi data domisili maupun perpindahan alamat yang tidak sesuai ketentuan dalam proses rekrutmen.
"Kami bekerjasama dengan Disdukcapil untuk menelusuri rekam jejak administrasi kependudukan setiap peserta. Verifikasi dilakukan secara menyeluruh agar seluruh data benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Baca Juga: Polda NTT Terima Dua Rekor MURI Dunia Terapi Kesehatan Mental
Tahapan seleksi juga diawasi oleh berbagai unsur pengawas eksternal, diantaranya perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PPO, akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.
Kehadiran para pengawas tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda NTT menjaga objektivitas dan transparansi selama proses seleksi berlangsung.
Kabid Humas menambahkan, seluruh pengawas eksternal yang mengikuti tahapan seleksi juga telah memberikan pernyataan bahwa proses rekrutmen berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP), objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, Polda NTT tetap membuka ruang terhadap berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.
Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Mabes Polri sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan rekrutmen di masa mendatang.
"Kami mendengar seluruh aspirasi masyarakat. Masukan tersebut akan kami sampaikan kepada Mabes Polri sebagai bahan evaluasi agar ke depan mekanisme rekrutmen dapat semakin baik, termasuk dalam mengakomodasi potensi putra-putri terbaik daerah sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra.
Baca Juga: Terapi USEFT Jadi Ikhtiar Kapolda NTT Jamin Kesehatan Mental Anggota dan Masyarakat
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung pelaksanaan rekrutmen Polri yang berintegritas serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
"Kami berharap masyarakat bersama-sama mengawal proses rekrutmen Polri dengan semangat objektivitas. Polda NTT berkomitmen menjaga integritas setiap tahapan seleksi sehingga mampu melahirkan calon-calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.